Ia mendorong agar kendaraan dinas pemerintahan selalu mengisi bahan bakar non-subsidi, bukan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.
“Harapannya, setiap dinas sudah memiliki anggaran untuk perjalanan dinas selama kendaraan digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Pada dasarnya, kendaraan dinas atau pemerintah sudah memiliki anggaran untuk pemeliharaan dan bahan bakar. “Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ujarnya lebih lanjut.
Baca Juga:Kehadiran Pedagang Musiman Menghambat Arus Lalu Lintas dan Menyebabkan Risiko, Linmas Terpaksa Turun TanganKeluhkan Kabel Telpon Semrawut, Warga Ini Sampai Jadi Korban
Sementara itu, hingga saat ini, Humas Kemenag Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan tanggapan atau respons terkait konfirmasi yang dilakukan.