“Kalau memang diperlukan, kami akan menggalang donasi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, yang terpenting adalah membuktikan bahwa tanah ini secara sah sudah menjadi milik sekolah,” tegasnya.
Dicki menambahkan, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai konflik kepemilikan tanah. Menurutnya, pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas utama semua pihak.
“Sekolah ini masih membutuhkan pengembangan, bukan malah dihadapkan dengan sengketa seperti ini. Mari kita pikirkan masa depan anak-anak penerus bangsa,” pungkasnya.
Baca Juga:PAD Pasar Hewan Tanjungsari Meningkat Jadi Rp15,046 jutaPerumda Tirta Medal Gelar Pelatihan Bela Negara Setingkat Staf
Dengan situasi yang masih menggantung, polemik ini menjadi ujian bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kelangsungan pendidikan di wilayah tersebut. Perlu langkah cepat dan tegas agar proses belajar mengajar di SDN Pasirhuni tidak terganggu oleh konflik ini. (kos)