sumedangekspres – Pembangunan Perumahan di Sindangpakuon Diduga Picu Banjir, DPRD Sumedang Beri Teguran Keras.
Pengembang perumahan di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, menjadi sorotan publik.
Pembangunan tersebut diduga kuat menjadi penyebab banjir di Dusun Cikalama RW 10, Desa Sindangpakuon.
Baca Juga:Seleksi PPPK Sumedang 2024: 3.400 Pelamar Siap Bersaing di Tahap KompetensiKerja Sama Dua Kabupaten Hasilkan Perbaikan Jalan di Perbatasan Sumedang-Bandung
Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menyatakan bahwa dirinya telah memberikan teguran keras kepada pengembang perumahan, PT Yoda.
Asep meminta pengembang agar turut mengatasi persoalan banjir yang melanda pemukiman warga akibat aktivitas pembangunan perumahan.
“Saya minta kepada PT Yoda agar serius menangani masalah ini. Jika tidak, kami akan panggil mereka ke kantor DPRD untuk memberikan penjelasan lebih lanjut,” ujarnya pada Selasa, 3 Desember 2024.
Asep Kurnia, yang akrab disapa Akur, menjelaskan bahwa teguran diberikan setelah mendapat laporan dari pihak Desa Sindangpakuon.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa salah satu penyebab banjir adalah aktivitas penataan lahan yang dilakukan PT Yoda untuk pembangunan perumahan.
“Hal ini menimbulkan dampak serius bagi warga sekitar yang terdampak banjir,” terang Legislator Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar.
Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama, dan pengembang perlu bertanggung jawab penuh atas masalah ini.
Baca Juga:Dua Napi di Lapas Sumedang Kabur, Ini Kronologinya!Hasil Pleno KPU Sumedang, Dony-Fajar Unggul
Akur juga meminta pemerintah desa dan kecamatan untuk memantau langkah-langkah yang diambil oleh pengembang dalam menangani banjir.
“Saya berharap ada laporan konkret mengenai upaya penanganan yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban,” tegasnya.
Banjir ini telah mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kerugian materil yang cukup besar.
Warga Dusun Cikalama mendesak pihak terkait untuk segera mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.
Sebelumnya, Akur bersama tiga Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Dapil 5 (Jatinangor-Cimanggung) telah melakukan pengecekan ke lokasi banjir pada Senin, 2 Desember 2024.
Ia menilai bahwa Pemkab Sumedang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) kurang serius dalam menangani masalah banjir.
Genangan air disebut sudah sering terjadi dan melanda pemukiman warga di wilayah tersebut.
Akur memastikan akan terus mengawal dan memantau langkah-langkah yang diambil dalam upaya mengatasi banjir.