sumedangekspres, KOTA – Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar menegaskan akan melakukan peninjauan atau follow up kembali ke sekolah-sekolah. Maksudnya, apabila ada sekolah yang sudah merencanakan pelaksanaan study tour, sementara sebaiknya ditangguhkan dulu.
Hal itu disampaikan Eka kepada awak media terkait dengan adanya himbauan Gubernur Jabar Terpilih, Dedy Mulyadi yang melarang sekolah melakukan Study Tour, baru-baru ini.
“Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dengan adanya himbauan Gubernur Jabar Terpilih akan melakukan follow up ke sekolah-sekolah yang akan melakukan Study Tour sebaiknya ditangguhkan dulu,” kata Eka saat diwawancara awak media, Kamis (13/2).
Baca Juga:Warga Cimanggung Berburu Gas Elpiji MurahPerusahaan di Cimanggung Harus Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Dikatakan, dirinya baru mengetahui ini berupa himbauan langsung dari Gubernur Jabar Terpilih pada saat rapat dengan para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se Jawa Barat.
“Pada prinsipnya kami mendukung dengan apa yang disampaikan Gubernur Jabar Terpilih,” tegasnya.
Namun demikian, lanjut dia, pada saat tataran pelaksanaannya pihaknya memerlukan waktu untuk komunikasi dan cek ricek ke tiap satuan pendidikan.
“Apakah di satuan pendidikan itu ada yang telah merencanakan study tour. Kalau ada nanti kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk langkah kedepannya seperti apa,” tukasnya.
Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang keras setiap sekolah di Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan study tour dan melakukan jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
Selain itu, ia juga meminta dengan tegas agar Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak membebani guru dengan laporan administratif yang berlebihan.
Dedi menekankan sekolah tidak boleh menjual LKS maupun seragam sekolah kepada siswa.
Baca Juga:BPK Jabar Siap Periksa Laporan Keuangan Sejumlah SKPD di SumedangEfesiensi, Pemda Sumedang Harus Hemat Anggaran
KDM, sapaan akrabnya, menyerahkan urusan pembelian seragam sepenuhnya kepada orang tua murid agar tidak menimbulkan polemik di lingkungan sekolah.
Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga integritas lingkungan sekolah dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan dunia pendidikan. (bim)