JATINANGOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar pada Minggu, 22 Juni 2025. Persiapan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kamis (19/6), yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Rapat tersebut diikuti jajaran Kemendagri, unsur IPDN, serta panitia pelaksana retret. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung agar pelaksanaan retret berjalan lancar.
Menurut Bima Arya, peserta yang akan hadir dalam retret gelombang kedua berjumlah 87 orang. “Awalnya ada 91 kepala daerah yang dijadwalkan ikut, tetapi ada beberapa yang berhalangan karena kondisi kesehatan, seperti dari Bengkulu Utara, Serang, Kutai Kartanegara, Melawi, dan Buton Tengah,” ungkapnya.
Baca Juga:Warga Cimanggung Merasa Dianaktirikan, Jalan Rusak Dibiarkan Bertahun-tahunPemerintah Serahkan 1.120 Sertipikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi, Wamen Ossy: Ini Pengakuan Negara
Retret ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang sukses digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 lalu. Saat itu, 494 dari 503 kepala daerah hadir dan menerima pembekalan strategis terkait kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
“Secara garis besar, materi retret kali ini akan serupa dengan sebelumnya. Kami akan mengangkat soal hak dan kewajiban kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,” jelas Bima.
Retret sebelumnya tercatat sebagai momen bersejarah, karena turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka menyaksikan penutupan kegiatan dengan pertunjukan Parade Senja di Lembah Tidar.
Dengan dipilihnya IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret gelombang kedua, diharapkan suasana pendidikan dan birokrasi yang kuat dapat memberi atmosfer baru dalam penguatan kapasitas para kepala daerah. Bima Arya pun menegaskan bahwa pembekalan ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan penyamaan visi demi pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berintegritas. (kos)