CIMANGGUNG — Pemerintah Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, menggelar rapat koordinasi penting bersama unsur Forkopimcam pada Selasa (1/7/2025). Pertemuan ini menyoroti persoalan pemutusan kerja terhadap sembilan petugas keamanan (security) warga lokal yang sebelumnya bekerja di bawah PT. Sarana Inti Presisi (SIP), namun tidak dilibatkan lagi setelah adanya penggantian kontrak ke PT. Gema Perak Jaya (GPJ).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa Sawahdadap ini dihadiri oleh Camat Cimanggung Drs. H. Agus Wahyudin, M.Si, Danramil 1014/Cimanggung Lettu Inf Nanang Koswara, perwakilan Kapolsek Cimanggung, serta unsur pemerintahan desa dan perangkat keamanan wilayah.
Kepala Desa Sawahdadap, Suganda, mengungkapkan keresahan warganya yang terdampak kebijakan tersebut. Menurutnya, pergantian penyedia jasa pengamanan tanpa menyerap kembali tenaga lokal justru mencederai semangat investasi yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:Beri Pelayanan MaksimalPemdes Cimalaka Bangun 2 Unit Rutilahu
“Kami tidak pernah menolak investasi, justru berharap kehadiran investor dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga. Namun kenyataannya, sembilan orang warga kami yang semula bekerja kini justru jadi pengangguran,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pemdes Sawahdadap mengaku telah dua kali menyurati PT. GPJ agar mempertimbangkan kembali keputusan rekrutmen security, namun belum mendapatkan respons yang dianggap memuaskan. “Surat balasan dari PT. GPJ menyebutkan mereka tidak lolos seleksi, tetapi kami menilai tidak ada kejelasan proses seleksi itu sendiri, dan ini merugikan warga,” tambah Suganda.
Forkopimcam Cimanggung memberikan sejumlah masukan. Camat Agus Wahyudin menyarankan agar semua pihak duduk bersama secara terbuka dan musyawarah demi menjaga suasana kondusif. Ia juga menekankan bahwa selama ini, baik PT. GPJ maupun PT. SIP tidak melakukan koordinasi awal dengan Forkopimcam terkait pergantian penyedia jasa keamanan.
“Pemutusan hubungan kerja seperti ini seharusnya dikomunikasikan dengan berbagai pihak, termasuk kami di Forkopimcam, agar ada ruang dialog dan solusi,” tegas Agus.
Forkopimcam juga menyarankan agar PT. SIP mengevaluasi kontraknya dengan GPJ jika proses rekrutmen tidak melibatkan warga lokal. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi pihak luar dan tetap tenang sembari menunggu hasil musyawarah yang akan difasilitasi.