SUMEDANG – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menegaskan bahwa isu pemekaran wilayah masih menjadi aspirasi utama masyarakat. Menurutnya, syarat pemekaran tidak hanya ditentukan oleh letak geografis, tetapi juga jumlah penduduk yang sudah memenuhi ketentuan.
“Namun pemekaran itu harus mempertimbangkan kesepakatan masyarakat. Yang paling penting adalah percepatan pelayanan kepada warga, bukan sekadar kepentingan dimekarkan atau tidak,” kata Asep Kurnia saat reses masa persidangan III.
Asep juga menyoroti perlunya regulasi khusus bagi desa dengan jumlah penduduk besar. Ia mencontohkan, desa Cipacing yang penduduknya di atas 15 ribu orang seharusnya mendapatkan perhatian berbeda dibanding desa dengan jumlah penduduk lima atau enam ribu jiwa.
Baca Juga:Kelompok Ternak di Cikurubuk Terima Hibah 8 Ekor Sapi dari Pemprov JabarRumah Terbakar di Rancakalong, Kakak Pemilik Rumah Meregang Nyawa
Selain itu, aspirasi yang banyak muncul adalah soal penyerapan tenaga kerja. Warga berharap perusahaan yang berdekatan dengan desa bisa memprioritaskan penduduk lokal.
“Kalau ada dua orang melamar dengan kompetensi sama, mestinya warga yang tinggal dekat pabrik diberi kesempatan lebih dulu. Tapi desa juga harus menyiapkan kompetensi warganya,” ujarnya.
Untuk itu, Asep mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang agar proaktif memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Desa pun diminta mendata warganya yang belum bekerja agar dapat diprioritaskan ketika ada lowongan.
“Dengan sinergi perusahaan, pemerintah daerah, dan desa, kita bisa mengurangi kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem di wilayah sekitar pabrik,” tandasnya. (kos)