KOTA — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025 ke DPRD Kabupaten Sumedang.
Penyampaian nota keuangan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Sumedang, baru-baru ini.
Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, mewakili Bupati Sumedang dalam membacakan nota pengantar Raperda RAPBD Perubahan 2025.
Baca Juga:Tingkatkan Kompetensi, Nakes Dilatih Tangani Pasien Lansia dan GeriatriAtap Bocor, Siswa SD di Sumedang Terpaksa Belajar di Teras
Ia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran perubahan ini dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
“RAPBD Perubahan ini disusun dengan menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah, kerangka pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta optimalisasi penggunaan Silpa Tahun 2024,” ujar Wabup Fajar dalam pidatonya.
Menuru Fajar, prioritas pendanaan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur di bidang pendidikan, jalan, dan irigasi.
Termasuk pula dukungan terhadap program nasional dan Provinsi Jawa Barat seperti pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Ujungjaya, serta peningkatan pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cijeruk.
Tak hanya itu, kata Fajar, RAPBD Perubahan 2025 juga mengakomodasi pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat, serta pembiayaan program strategis daerah guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dalam nota keuangan disebutkan, pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2025 diproyeksikan sebesar Rp2,939 triliun, meningkat sebesar 0,19 persen atau Rp5,43 miliar dibanding APBD murni 2025,” ungkapnya.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sambung Fajar, mengalami peningkatan sebesar 1,18 persen menjadi Rp699,21 miliar, sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun tipis sebesar 0,12 persen menjadi Rp2,240 triliun.
Baca Juga:Susun Rencana Rinci Wilayah Pertahanan DaratSetelah Lama Ditunggu, Jalan Cikuda–Nanggerang Akhirnya Diperbaiki
“Sementara itu, total belanja daerah dalam RAPBD Perubahan 2025 mencapai lebih dari Rp3 triliun, meningkat 2,55 persen atau Rp74,6 miliar. Kenaikan paling signifikan tercatat pada belanja modal, yakni meningkat sebesar 45,03 persen, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik,” terangnya.
Dari sisi pembiayaan, sambung Fajar, penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp68,67 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK RI.
Tak lupa, Wabup Fajar menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah dibangun selama proses perencanaan.
Ia berharap pembahasan RAPBD Perubahan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.