CIMANGGUNG – Dalam upaya memastikan kelancaran dan transparansi pembangunan di desa binaannya, Bhabinkamtibmas Desa Sawahdadap Polsek Cimanggung, Polres Sumedang, Aiptu Deni Rohmana melakukan monitoring kegiatan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Cijengkol RT 02/RW 11, Rabu (12/11).
Pembangunan TPT tersebut merupakan bagian dari program infrastruktur desa dengan panjang 52 meter, lebar 30 sentimeter, dan tinggi 2,5 meter. Proyek ini didanai melalui anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2025 sebesar Rp98 juta.
Kehadiran Aiptu Deni dalam kegiatan tersebut bukan hanya untuk memantau proses pembangunan, tetapi juga untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.
Baca Juga:DPRD Sumedang Gandeng Kejari dan BPR untuk Perkuat Pengawasan Hukum Kebijakan PublikBupati Sumedang dan Ceu Popong Teguhkan Semangat Kebangsaan Lewat Forum Pembauran
“Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, kami juga mengingatkan agar warga selalu berhati-hati dalam bekerja serta menjaga keselamatan. Musim kemarau masih cukup panjang, jadi perlu waspada terhadap potensi kebakaran,” ujar Aiptu Deni.
Ia juga mengingatkan warga untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing, terutama dalam mengantisipasi kejahatan konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor dan pencurian rumah kosong. “Jangan biarkan kendaraan terparkir di luar rumah tanpa pengamanan ganda. Bila ada hal mencurigakan, segera laporkan ke Bhabinkamtibmas atau aparat desa,” tambahnya.
Kegiatan monitoring tersebut berlangsung aman dan lancar. Selain memperkuat silaturahmi antara warga dan aparat kepolisian, kegiatan ini juga menjadi sarana efektif untuk membangun komunikasi dua arah dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Melalui kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat, diharapkan tercipta rasa aman dan kepercayaan warga terhadap kepolisian. Hal ini sejalan dengan komitmen Polsek Cimanggung untuk terus memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan terbaik bagi masyarakat di wilayah hukumnya. (kos)