SUMEDANGEKSPRES – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar prioritas pengawasan DPR RI.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut persoalan tersebut menjadi satu dari 12 isu strategis yang akan dikawal parlemen selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Agenda pengawasan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga:8 Pahlawan Nasional di Uang Rupiah, Kenali Sosok di Balik Pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000KTP dan NIK Bermasalah? Ini Cara Mengurus dan Memperbaikinya di Sumedang
“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan.
Masuknya perkara tersebut dalam agenda pengawasan DPR menandai perhatian parlemen terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat negara. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah kepolisian menangani dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah personel Polri.
DPR akan mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan sesuai kewenangan parlemen.
Selain kasus dugaan penyadapan Presiden, terdapat 11 persoalan lain yang menjadi perhatian DPR selama masa persidangan ini.
Isu tersebut mencakup penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga menyoroti percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Persoalan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, hingga perizinan di kawasan industri turut masuk dalam agenda pengawasan.
Di sektor kesejahteraan sosial, parlemen akan mengawasi perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
Baca Juga:Jadwal SIM Keliling Sumedang Selasa 10 November 2026Harga Pangan Sumedang 10 November 2026, Sejumlah Komoditas Mengalami Perubahan
Sementara dalam bidang lingkungan dan kesehatan, DPR menaruh perhatian pada evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Agenda pengawasan DPR juga menyentuh sejumlah sektor pelayanan publik dan ekonomi nasional.
Dalam bidang kesehatan, DPR akan menyoroti kesiapan serta akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di sektor pendidikan, pemerataan program revitalisasi sekolah menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas.
Parlemen juga memasukkan perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal sebagai agenda pengawasan. Adapun di sektor energi, penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri menjadi perhatian.