CIMALAKA – Pemerintahan Desa (Pemdes) Mandalaherang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prioritas program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Mandalaherang, Eded Ruspendi, S.IP, menindaklanjuti alokasi dana desa yang ditujukan untuk pembangunan rumah warga yang membutuhkan.
Menurut Eded, pada tahun 2025 Pemdes Mandalaherang mengalokasikan anggaran untuk dua unit Rutilahu yang berlokasi di Dusun Mandalaherang, masing-masing milik warga Sudarja dan Suherman.
Masing-masing penerima memperoleh dukungan anggaran dana sebesar Rp10 juta dari Dana Desa tahun anggaran 2025.
Baca Juga:Cara Mendapatkan Uang dari Freelance: 8 Strategi agar Cepat Dilirik KlienPerawatan Malam Anti Kusam untuk Kamu yang Padat Aktivitas: Tetap Cerah Meski Sering Terpapar Polusi
Namun demikian, Kades menjelaskan bahwa nilai tersebut masih jauh dari cukup untuk pembangunan rumah secara layak jika tidak didukung dengan swadaya masyarakat. “Dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, sebagian besar warga tidak memiliki tabungan untuk menambah biaya pembangunan. Banyak yang kemudian menolak karena merasa tidak sanggup melanjutkan pembangunan dengan dana terbatas,” ungkapnya.
Eded menambahkan, masyarakat kerap beranggapan bahwa setiap pembangunan yang dibiayai desa harus diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah desa tanpa gotong royong, sehingga semangat kerja bakti mulai berkurang.
Menurut saat ini Dana Desa memiliki banyak peruntukan lain diantaranya untuk program ketahanan pangan, program kesehatan, stunting, dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Untuk itu, pada tahun 2026 pihaknya berharap program Rutilahu dapat mendapat dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, baik dari pemerintah kabupaten maupun dinas terkait.
“Jika program ini dikelola melalui dinas, tentu akan lebih maksimal karena anggarannya dapat meningkat, sehingga benar-benar membantu warga yang membutuhkan,” jelas Kades.
Pemdes Mandalaherang menegaskan bahwa prioritas pembangunan tetap akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai aturan pemerintah dan aspirasi warga. (ahm)