“Di antaranya publikasikan dokumen lelang, kontrak kerja, RAB, dan progres pekerjaan secara berkala agar publik bisa mengawasi. Libatkan masyarakat dan tokoh lokal sebagai bagian dari mekanisme kontrol,” ujarnya.
“Jangan alergi kritik, karena kritik menjaga proyek tetap berada pada standar yang benar. Setiap perubahan spesifikasi atau anggaran harus diumumkan, bukan ditutup-tutupi,” tambah Surya.
Pria berkaca mata itu juga meminta, supaya aparat penegak hukum dapat turut serta melakukan pengawasan sejak awal, bukan setelah terjadi persoalan.
Baca Juga:Ngeyeuk Dayeuh Ngolah Nagri, Wadah Pelestarian Budaya Lokal di CimanggungKecewa ke PTPN, Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Lahan Perkebunan di Jawa Barat
“Proyek Rp10,45 miliar ini tidak boleh jadi bancakan. Aparat hukum harus mengawal sejak tahap perencanaan. Kalau ada penyimpangan, proses hukum wajib berjalan,” paparnya.
Disampaikan Surya, kritik keras ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas kesehatan, apalagi Puskesmas DTP yang akan langsung menyentuh keselamatan dan layanan medis masyarakat, harus dikelola dengan integritas penuh.
“Masyarakat Cimanggung menunggu bukan janji, melainkan bukti nyata bahwa anggaran besar itu benar-benar kembali untuk kepentingan publik, bukan untuk segelintir elite,” pungkasnya.(kos)