Dalam rapat beberapa wakti lalu, Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati, menekankan bahwa pembenahan sistem menjadi keharusan agar bansos benar-benar menyasar warga paling membutuhkan.
Angka 45 persen bansos Nasional melenceng bukan hanya persoalan teknis pendataan, melainkan sinyal risiko fiskal sistemik. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah akan terus mengeluarkan anggaran besar tanpa hasil optimal dalam pengentasan kemiskinan.
Digitalisasi data menjadi langkah korektif yang strategis. Keberhasilannya akan menentukan apakah belanja perlindungan sosial benar-benar menjadi investasi pengurangan kemiskinan atau sekadar beban fiskal tahunan.(red)