“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari DPMD. Tantangan utama di lapangan biasanya adalah data yang tidak padan atau status kepesertaan yang terputus karena pembersihan data otomatis dari pusat. Melalui sosialisasi ini, kami mengedukasi alur reaktivasi yang sebenarnya bisa diproses dengan cepat selama data peserta sudah masuk dalam DTKS. Kami ingin memastikan jaminan kesehatan warga tetap berkelanjutan dan tidak terputus,” ujar Dody.
Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa peserta yang mendapati kartunya nonaktif dapat melapor ke fasilitator desa atau operator SIKS-NG di desa masing-masing. Jika memenuhi kriteria kemiskinan dan masuk dalam basis data terpadu, usulan reaktivasi akan diteruskan secara berjenjang.Dengan adanya sinergi antara DPMD dan BPJS Kesehatan, diharapkan tidak ada lagi hambatan komunikasi yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak akses kesehatannya.
Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan perangkat desa dapat lebih siap membantu masyarakat dalam proses administrasi, sekaligus memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga, sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (red)