“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ungkapnya.
Menurut Arifki, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus memperhatikan mekanisme konstitusional sekaligus kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan. Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hanya persoalan pergantian figur, melainkan juga menyangkut keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru dalam koalisi pemerintahan,” pungkas Arifki.***