SUMEDANGEKSPRES – Dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin berkembang. Di tengah keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya, delapan fraksi di DPR dikabarkan akan menyampaikan sikap bersama terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik ijazah Gibran. Perkembangan ini semakin membuka spekulasi mengenai masa depan posisi RI-2 dan kemungkinan figur yang akan mengisinya jika terjadi kekosongan jabatan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai meskipun keinginan mundur Gibran masih sebatas niat, partai politik tentu mulai memperhitungkan berbagai kemungkinan. Jika posisi Wakil Presiden benar-benar kosong, momentum tersebut berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” ujar Arifki.
Baca Juga:Geng Motor Mengamuk di Singaparna, Dua Warga Terluka Disabet Senjata TajamMantan Calon Kades Gugat Hasil Pilkades Kebonjati, Sengketa Berakhir di Meja Musyawarah
“Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan.” ujar Arifki.
Menurutnya, jika Presiden Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan punya posisi tawar. Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah lainnya juga memiliki kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.
“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.”
Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjend Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.