SUMEDANGEKSPRES – Dinamika setelah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, sempat menghangat. Mantan calon kepala desa nomor urut 4, Bangkit Nusantara, melayangkan tujuh poin keberatan terkait pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara.
Menindaklanjuti keberatan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebonjati menggelar musyawarah khusus di Aula Desa Kebonjati. Forum itu mempertemukan pihak penggugat dengan panitia Pilkades, unsur pemerintah kecamatan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang.
Musyawarah dipimpin Ketua BPD Kebonjati, Anraeni Heryanti, S.Pd. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sumedang Utara, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga:Kode Pos Sumedang Lengkap per Desa dan Kecamatan, Cek Daftar Wilayahnya di SiniArti Mimpi Melihat Hantu, Mengapa Bisa Terjadi saat Tidur? Ini Penjelasannya
Dalam forum itu, Bangkit Nusantara menyampaikan tujuh poin keberatan yang ditujukan kepada panitia Pilkades. Keberatan tersebut mencakup dugaan keterlibatan perangkat desa dalam kampanye atau tim pemenangan calon tertentu, serta dugaan adanya petugas di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengarahkan pilihan pemilih.
Selain itu, ia mempersoalkan sejumlah undangan pemilih yang disebut telah tercatat memilih ketika dipindai di lokasi. Proses rekapitulasi juga dinilai kurang transparan karena penggunaan sistem timeout tanpa kejelasan sumber data dan waktu pada hasil cetak.
Keberatan lainnya berkaitan dengan warga yang mengaku tidak memperoleh undangan, sementara terdapat 691 surat undangan yang tidak terpakai. Bangkit juga menyoroti kondisi amplop kertas manual dari TPS menuju sidang pleno yang disebut dalam keadaan rusak.
Poin terakhir menyangkut dugaan gangguan sistem di bilik suara. Menurut laporan saksi yang disampaikan dalam forum, layar monitor hanya menampilkan dua foto calon kepala desa.
Seluruh keberatan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Ketua Panitia Pilkades. Penjelasan juga disampaikan unsur kecamatan dan perwakilan DPMD Kabupaten Sumedang.
Pembahasan berlangsung melalui dialog antara pihak Bangkit Nusantara, panitia, dan unsur pemerintah. Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani para pihak.
Ada empat komitmen yang disepakati. Pertama, pihak Bangkit Nusantara menyatakan tidak akan melanjutkan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga:Di Balik Hamparan Sawah Sumedang, 82 Persen Petani Ternyata Tergolong GuremPT Yakjin Jaya Indonesia Buka 150 Lowongan Kerja di Cimanggung, Lulusan SD Bisa Daftar
Kedua, Bangkit menyatakan menerima hasil Pilkades Kebonjati hingga tahapan pelantikan kepala desa terpilih. Ketiga, ia tetap akan memantau tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan aparatur desa.