SUMEDANGEKSPRES – Di balik hamparan sawah yang membentang di Kabupaten Sumedang, tersimpan persoalan yang tidak selalu terlihat dari jalan raya. Sebagian besar petani di daerah ini ternyata masih mengandalkan lahan pertanian berukuran kecil untuk menopang kehidupan keluarganya.
Luas lahan yang terbatas membuat pekerjaan petani tidak berhenti pada urusan menanam dan memanen. Mereka juga harus berhadapan dengan biaya produksi, ketersediaan air irigasi, harga hasil panen, hingga kepastian pasar.
Persoalan itu menjadi perhatian Anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna. Ia menilai, kebijakan pertanian di Kabupaten Sumedang perlu lebih berpihak kepada petani kecil yang selama ini menjadi bagian terbesar dari masyarakat pengguna lahan pertanian.
Baca Juga:PT Yakjin Jaya Indonesia Buka 150 Lowongan Kerja di Cimanggung, Lulusan SD Bisa DaftarMahkota Binokasih: Pusaka yang Menyimpan Sejarah Besar Kerajaan Sunda
Menurutnya, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Pertanian 2023 memperlihatkan gambaran tersebut. Dari 124.943 petani pengguna lahan pertanian di Kabupaten Sumedang, sebanyak 103.295 orang atau sekitar 82,67 persen tergolong petani gurem.
Diketahui, petani gurem merupakan petani yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada lahan terbatas, dengan kebutuhan produksi yang terus berjalan dan hasil panen yang belum tentu memberikan keuntungan memadai.
Menurut Ateng, persoalan petani tidak cukup diselesaikan dengan mendorong peningkatan produksi. Pemerintah juga harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan petani dan pendapatan bersih yang mereka peroleh setelah panen.
Akses pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, penyuluhan, hingga pemasaran menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan usaha tani.
“Petani berhak mengetahui bagaimana negara bekerja dan bagaimana menyampaikan aspirasinya. Ketika kita membicarakan air untuk sawah, biaya produksi, dan pendapatan keluarga petani, kita sedang membicarakan pelaksanaan amanat konstitusi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ateng.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Graha Insun Medal (GIM), Sumedang, seperti dikutip dari laman fraksipks, Rabu 11 November 2026. Kegiatan bertema Peningkatan Pemahaman tentang Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia itu melibatkan perwakilan petani dari seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.