Bagi Ateng, pemahaman kebangsaan tidak seharusnya berhenti pada pengetahuan mengenai lembaga negara dan konstitusi. Lebih dari itu, masyarakat perlu memahami bagaimana hak-hak mereka diperjuangkan melalui kebijakan publik.
Ia merujuk Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kedua ketentuan tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan yang memberikan manfaat secara adil, termasuk bagi petani dengan kepemilikan atau penguasaan lahan terbatas.
Baca Juga:PT Yakjin Jaya Indonesia Buka 150 Lowongan Kerja di Cimanggung, Lulusan SD Bisa DaftarMahkota Binokasih: Pusaka yang Menyimpan Sejarah Besar Kerajaan Sunda
Selain keterbatasan lahan dan biaya produksi, ketersediaan air menjadi persoalan penting bagi keberlangsungan pertanian Sumedang.
Sawah membutuhkan pasokan air yang teratur. Ketika saluran irigasi rusak atau tidak berfungsi optimal, petani di wilayah terdampak harus menghadapi risiko terganggunya kegiatan tanam.
Data dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 2025–2029, yang mengutip kondisi tahun 2024, menunjukkan sekitar 8.600 hektare atau 28,4 persen area pertanian beririgasi berkaitan dengan jaringan yang rusak atau belum berfungsi optimal.
Persoalan itu dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan anggaran rehabilitasi, sedimentasi, hingga persoalan operasi dan pemeliharaan jaringan.
Ateng menilai, pembenahan irigasi harus dimulai dengan pemetaan kondisi jaringan yang diperbarui. Pemerintah perlu mengetahui bagian mana yang paling membutuhkan penanganan agar anggaran tidak hanya terserap untuk pembangunan, tetapi benar-benar menjawab persoalan petani.
Perhatian juga perlu diberikan kepada petani di wilayah hilir yang kerap bergantung pada kelancaran distribusi air dari saluran sebelumnya.
Kepastian kewenangan, jadwal pekerjaan, serta pemeliharaan setelah rehabilitasi menjadi hal yang tidak kalah penting.
Baca Juga:Dana Darurat Ideal Berapa Bulan Gaji? Ini Cara Menghitungnya untuk KeluargaGaji Rp3 Juta Bisa Punya Rumah? Ini Simulasi Cicilan KPR dan Syarat yang Perlu Diketahui
Sebab, saluran yang telah diperbaiki tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tidak diikuti pengelolaan dan pemeliharaan yang memadai.
Persoalan pertanian tidak selesai ketika hasil panen berhasil ditingkatkan.
Petani masih harus menghitung biaya pupuk, benih, tenaga kerja, pengolahan lahan, hingga ongkos distribusi. Setelah seluruh pengeluaran dibayarkan, barulah terlihat berapa pendapatan yang benar-benar tersisa untuk keluarga.
Ateng mengapresiasi berbagai upaya penguatan pertanian yang telah berjalan di Sumedang. Salah satunya Program Revolusi Pertanian di Desa Banyuasih, Kecamatan Tanjungkerta.