Program tersebut mengembangkan inovasi budi daya pada lahan seluas 10 hektare melalui kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari luas lahan yang menjadi lokasi kegiatan atau peningkatan produksi semata.
“Keberhasilan kebijakan pertanian harus terlihat pada penghasilan yang dibawa pulang petani setelah seluruh biaya dibayar. Program yang sudah baik perlu dievaluasi secara terbuka. Kita perlu mengetahui berapa petani yang terlayani, berapa biaya yang dapat dihemat, dan apakah pendapatan mereka meningkat,” tegasnya.
Baca Juga:PT Yakjin Jaya Indonesia Buka 150 Lowongan Kerja di Cimanggung, Lulusan SD Bisa DaftarMahkota Binokasih: Pusaka yang Menyimpan Sejarah Besar Kerajaan Sunda
Ukuran tersebut penting agar berbagai program pertanian tidak berhenti sebagai kegiatan proyek, melainkan benar-benar memberikan perubahan terhadap kehidupan petani.
Keterbukaan informasi harga, fasilitas pengeringan dan penyimpanan hasil panen, serta kemitraan pemasaran yang transparan juga diperlukan untuk memperkuat posisi tawar petani.
Dengan demikian, petani tidak hanya didorong menghasilkan komoditas lebih banyak, tetapi juga memiliki peluang memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Menghadapi berbagai persoalan tersebut, Ateng mendorong lima langkah perbaikan kebijakan pertanian.
Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan layanan air berdasarkan peta kebutuhan dan kewenangan. Rehabilitasi saluran irigasi harus disertai kepastian anggaran operasi dan pemeliharaan.
Kedua, penyaluran pupuk, benih, dan pemanfaatan alat mesin pertanian perlu didukung data penerima yang akurat. Informasi biaya harus terbuka dan masyarakat memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan.
Ketiga, penguatan pendapatan petani perlu dilakukan melalui keterbukaan informasi harga, penyediaan fasilitas pengeringan dan penyimpanan, serta kemitraan pemasaran yang transparan.
Baca Juga:Dana Darurat Ideal Berapa Bulan Gaji? Ini Cara Menghitungnya untuk KeluargaGaji Rp3 Juta Bisa Punya Rumah? Ini Simulasi Cicilan KPR dan Syarat yang Perlu Diketahui
Keempat, perlindungan lahan pertanian harus berjalan beriringan dengan pemulihan sumber air dan pendampingan kepada petani dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Kelima, aspirasi petani dari seluruh kecamatan perlu dihimpun secara tertulis. Setiap usulan harus dilengkapi data persoalan, jumlah warga terdampak, bukti pendukung, serta alternatif penyelesaian.
Langkah terakhir ini dinilai penting agar persoalan petani tidak hanya menjadi bahan pembicaraan dalam forum, tetapi dapat diteruskan kepada lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan.
Ateng menjelaskan, aspirasi mengenai pelaksanaan konstitusi dapat menjadi bahan pengkajian MPR. Sementara persoalan kebijakan, anggaran, dan pelayanan pertanian perlu disampaikan melalui fungsi DPR maupun kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.