SUMEDANGEKSPRES – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang mulai mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan rumah susun.
Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut diusulkan sebagai prakarsa DPRD untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan, perizinan, hingga pengelolaan rumah susun di daerah.
Usulan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Baca Juga:Progres Jembatan Sasak Beureum Capai 70 Persen, Ditargetkan Rampung Desember 2026Foto Wapres Gibran di Kampus Ikopin Sudah Diturunkan? Ini Jawaban Kampus
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai persetujuan Raperda usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes, menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPRD.
Raperda tersebut selanjutnya diharapkan menjadi salah satu Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang.
Rahmat menjelaskan, regulasi mengenai rumah susun dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengatur penyelenggaraannya.
Aturan itu nantinya diharapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan, perizinan, hingga pengelolaan rumah susun di Kabupaten Sumedang.
Dengan regulasi yang lebih jelas, pembangunan rumah susun diharapkan dapat berlangsung secara tertib dan aman. Selain itu, aturan tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan hunian vertikal.
Kehadiran regulasi ini menjadi penting seiring kebutuhan pemerintah daerah dalam menata pembangunan dan pengelolaan kawasan hunian agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:Lapangan Depan PPS Resmi Bernama Alun-alun Prabu Gajah Agung, Ini FasilitasnyaHarga Pangan Sumedang Jumat 13 November 2026: Gula Pasir Naik, Telur Ayam Turun
Selain memberikan kepastian hukum, Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun juga dinilai memiliki potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rahmat menyebut, pengaturan yang jelas dapat membuka ruang bagi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, potensi penerimaan tersebut nantinya tetap bergantung pada jenis layanan, objek pajak atau retribusi, serta ketentuan yang dapat diterapkan berdasarkan regulasi yang lebih tinggi.
Rapat paripurna ini menjadi tahap awal dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan sebagai prakarsa DPRD, Raperda tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.