Perizinan Pembangunan Disoal, PT Novatex Diberi Waktu Sepekan

PT Novatex Cimanggung
Ratusan warga Sindangpakuon dan Cihanjuang mendatangi PT Novatex. Mereka mendesak pembangunan pabrik dihentikan hingga ada kesepakatan.(Dok Sumeks)
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES – Pembangunan PT Novatex di wilayah Desa Sindangpakuon dan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, masih dibayangi persoalan dengan masyarakat sekitar. Setelah didatangi ratusan warga, perusahaan kini diberi tenggat waktu satu minggu untuk memberikan kejelasan atas sejumlah tuntutan.

Warga tidak hanya mempersoalkan keterlibatan kontraktor dari luar daerah. Persoalan komunikasi, proses perizinan, hingga pembebasan lahan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun turut menjadi sorotan.

Masyarakat meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai ada kejelasan dan kesepakatan bersama. Mereka tidak ingin pembangunan terus berjalan, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan warga belum diselesaikan.

Baca Juga:Ratusan Warga Kepung PT Novatex, Pembangunan Pabrik Dituntut BerhentiCara Cek Bansos PKH dan BPNT November 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya

Sekretaris Desa Sindangpakuon, Ridwan Sopiana, mengatakan persoalan tersebut bukan muncul dalam waktu singkat. Menurut dia, sejumlah hal yang dipersoalkan masyarakat diperkirakan telah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan dan tahapan lainnya.

“Pada prinsipnya, pemerintah desa menilai perusahaan belum sepenuhnya mengindahkan arahan agar proses perizinan dan komunikasi dilakukan dari tingkat bawah, termasuk melibatkan masyarakat dan pemerintah desa,” kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah menggelar pertemuan untuk membahas mekanisme perizinan.

Dia mengatakan, pemerintah desa menginginkan komunikasi dan koordinasi dilakukan sejak tingkat desa agar setiap tahapan kegiatan perusahaan diketahui pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dinilai masih menyisakan persoalan.

Bagi pemerintah desa, keterbukaan menjadi penting agar pembangunan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik berkepanjangan. Apalagi, aktivitas perusahaan bersinggungan langsung dengan lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Sorotan lain tertuju pada keterlibatan pihak ketiga dari Cirebon dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan atau maintenance.

Masyarakat berharap pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak luar. Pengusaha lokal dan tenaga kerja dari desa sekitar juga diminta mendapat kesempatan.

Baca Juga:Kisah Ratu Harisbaya, Cinta Terlarang yang Mengubah Sejarah SumedangDari SMA hingga Doktor, Ini Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Sumedang 2024-2029

“Harapan masyarakat, pekerjaan maintenance maupun kegiatan lainnya bisa melibatkan pihak desa, pengusaha lokal, serta warga setempat. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan justru tidak mendapatkan kesempatan,” ujarnya.

Pemerintah Desa Sindangpakuon mengaku telah menerima permohonan masyarakat untuk memfasilitasi audiensi dengan manajemen perusahaan.

0 Komentar