Setelah 18 Tahun Menunggu, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Pengesahan RUU Perampasan Aset
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).(antara)
0 Komentar

Forum tersebut digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, masukan para pakar, serta pandangan berbagai organisasi.

Hasil pembahasan tingkat pertama kemudian disepakati untuk diteruskan ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan akhir DPR.

Hal lain yang ditegaskan dalam pembahasan RUU tersebut adalah keberadaan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan.

Baca Juga:Harga Pangan Sumedang Kamis 19 November: Udang Tembus Rp81 Ribu, Cabai Mulai TurunJaring Sampah Sudah Terpasang, Mengapa Sungai Cimande Kembali Dipenuhi Sampah?

Habiburokhman menjelaskan, pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Termasuk ancaman pidana mati apabila memang diatur dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan perampasan aset ditempatkan sebagai bagian dari upaya penanganan hasil tindak pidana, bukan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana pelakunya.

RUU tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengelolaan akan dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengaturan tersebut menjadi bagian penting agar aset yang berkaitan dengan perkara pidana tidak terbengkalai selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:Tak Lagi Hanya Manual, Sumedang Mulai Bersihkan Jalan Kota dengan Road SweeperBMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir di Sumedang Hari Ini, Cek Prakiraan Cuacanya

Pada akhirnya, pengesahan RUU Perampasan Aset membuka babak baru dalam upaya negara menangani hasil kejahatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara transparan, akuntabel, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik.***

0 Komentar