SUMEDANGEKSPRES – Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mencapai babak penting.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan aturan tersebut.
Baca Juga:Harga Pangan Sumedang Kamis 19 November: Udang Tembus Rp81 Ribu, Cabai Mulai TurunJaring Sampah Sudah Terpasang, Mengapa Sungai Cimande Kembali Dipenuhi Sampah?
Di hadapan peserta rapat, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi sebelum mengambil keputusan.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah rancangan aturan tersebut bergulir selama 18 tahun di DPR.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah cakupan tindak pidana yang dapat dikenai pengaturan perampasan aset.
Aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat juga masuk dalam pembahasan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut contoh kejahatan yang menjadi perhatian, yakni investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan jumlah korban yang sangat banyak.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.
Baca Juga:Tak Lagi Hanya Manual, Sumedang Mulai Bersihkan Jalan Kota dengan Road SweeperBMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir di Sumedang Hari Ini, Cek Prakiraan Cuacanya
Ketentuan ini menjadi perhatian karena kejahatan bermodus digital dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Sementara itu, aset yang berkaitan dengan tindak pidana perlu dikelola melalui mekanisme hukum yang jelas.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset diselesaikan melalui pembahasan bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam proses tersebut, panitia kerja (panja) membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR RI juga tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025.
