“Seperti hari ini, ada komplain dari masyarakat terkait pengukuran yang belum tuntas. Mulai dari salah ukur, kecocokan harga yang belum ditetapkan sesuai dengan keinginan warga. Bahkan ada lahan yang belum dibayar sudah dilaksanakan pembangunan. Lahan tersebut ada di 3 posisi, yakni yang sebagian disposal, tengahnya dipakai jalan kabupaten dan sebelahnya lagi sudah dipakai jalan tol,” paparnya.
Sementara itu, Titus menyampaikan jika pemerintah sudah merencanakan bahwa percepatan pembangunan Cisumdawu harus sudah selesai di tahun 2021. Sedangkan seksi 1 sampai 3 saja, hingga saat ini permasalahannya masih belum selesai semua.
“Dulu Pak Jokowi selalu menyuarakan, ini akan selalu ada ganti untung. Tapi kenyataanya malah ganti rugi, bahkan ada yang tidak diganti,” ungkapnya.
Baca Juga:Waspada, Sumedang Zona Oranye. Kasus Positif Covid Terus Meningkat. Ratusan Warga Antre Hasil PCRBupati: Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Mencapai 90 Persen
Oleh sebab itu, tegas Titus, hal terburuk yang kemungkinan terjadi jika sampai tidak rampung di tahun 2021 ini, justru akan mencoreng nama baik Pemda Sumedang. Pasalnya, proyek tersebut berjalan di Kabupaten Sumedang dan pemerintah pusat hanya memiliki program saja. Sehingga, Pemda Sumedang dituntut memiliki ketegasan untuk menjadi fasilitator.
“Ketika ada konflik dengan masyarakat harus bisa diluruskan. Ini sudah lama konflik ini terjadi. Dan, pemerintah baru bisa bagaimana mencari solusi dengan pihak penyelenggara pembangunan saja. Belum dapat menampung aspirasi dari masyarakat,” tuturnya. (red)