oleh

Problematika Penanganan Covid. Dewan Dorong Pemda Perhatikan Nakes

SUMEDANGEKSPRES.COM – Anggota Komisi III DPRD Sumedang asal Fraksi PKS Rahmat Djuliadi meminta agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di semua Fasilitas Kesehatan, khususnya di Puskesmas dapat diselamatkan melalui kebijakan yang realistis, prioritas dan dukungan penuh terhadap semua aspek pelayanan di Puskesmas.

Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi wabah Covid-19 di Kabupaten Sumedang dinilai masih dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan, dengan kasus kematian yang cukup banyak setiap harinya.

“Kita bisa melihat, sejak beberapa minggu terakhir ini di media sosial selalu dihiasi dengan berita duka, meninggalnya saudara-saudara kita, para pejuang kemanusiaan di bidang kesehatan, garda terdepan menumpas musuh dunia yang sedang heboh saat ini, yakni Covid-19,” ujarnya kepada Sumeks, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, Rahmat meminta agar pemerintah dapat lebih memperhatikan para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam memerangi Covid-19.

“Dokter Puskesmas yang pertama kali terpapar dan beresiko terinfeksi pasien Covid 19. Sewaktu ribut tentang regulasi relawan Covid dengan tawaran insentif dan APD yang layak, dokter Puskesmas masih berjuang dengan APD seadanya hasil upaya sendiri. Apalagi tugas tugas atasan, pimpinan daerah, sehingga ada bupati yang tampil heroik memarahi petugas Puskesmas tanpa paham apa tugas dan fungsi Puskesmas,” paparnya.

Saat ini, lanjut Rahmat, beban berat kerja puskesmas meliputi 3T, yakni Tracing, Test dan Treatment. Dan pada awal pandemi, Puskesmas hanya berperan sebagai pelaksana Tracing dan Testing yang bersifat skrining (Rapid Test Ab).

Namun saat ini, Puskesmas sudah melaksanakan 3T. T-3 (Treatment) pelayanan rawat penderita covid. Baik yang bergejala ringan, sedang, berat dan bahkan tidak sedikit yang meninggal di Puskesmas tanpa adanya kemampuan memberikan pertolongan yang lebih baik.

“Jadi kurangnya persediaan oksigen, obat – obatan dan bahan medis habis pakai serta kendala lain seperti sulitnya merujuk pasien ke rumah sakit merupakan masalah sehari – hari petugas Puskesmas,” terangnya.

Sementara itu, Rahmat juga menjelaskan, beban pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dengan target 185 juta penduduk pun dengan terpaksa dibebankan ke Puskesmas dan RS.
Sedangkan, pekerjaan vaksinasi bukanlah pekerjaan kecil, namun pekerjaan yang melelahkan dan menurunkan daya tahan tubuh petugas yang berdampak pada mudahnya karyawan terpapar covid.

Dan pelaksanaan pemantauan terhadap pasien isolasi mandiri pun yang jumlahnya semakin besar dan beresiko penularan kepada petugas pemantau. Walaupun sebagian besar dilakukan secara telemedicin, namun banyak juga masyarakat minta petugas hadir di tengah penderitaan mereka.

“Ini menimbulkan resiko terpapar, apalagi tidak dilengkapi APD yang sesuai standar. Saat ini dengan minimnya pemahaman para pengambil kebijakan, memaksa puskesmas untuk menjadi tempat perawatan Covid, apakah upaya ini sudah tepat. Tentu sangat keliru, karena menurut catatan hanya sekitar 2 – 3% saja puskesmas yang di desain sebagai tempat perawatan (Umum bukan Covid 19). Selebihnya adalah Puskesmas biasa yang tidak memiliki SDM dan Sarpras memadai untuk jadi perawatan covid,” ungkapnya.

Rahmat menuturkan, Puskesmas sendiri secara umum tidak memiliki kompetensi untuk merawat Covid. Dan, perawatan covid harus dilakukan di rumah sakit dengan kompetensi Dokter Spesialis Paru dan Penyakit dalam.

“Kebijakan menjadikan Puskesmas sebagai tempat perawatan covid harus segera diakhiri, jika tidak ingin FKTP kolaps dan tidak mampu lagi melakukan pelayanan lainnya,” tandasnya.

Diketahui, sampai dengan pertengahan bulan Juli 2021 ini, anggaran BOK (Biaya Operasional Kesehatan) sendiri masih belum diterima. Padahal, menurut Rahmat, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran – sasaran utama dalam penanggulangan covid. Seperti kecukupan APD, BHP, Operasional Petugas, dan lain sebagainya.

“Demikian juga ditengah tingginya beban Puskesmas, yang mengherankan dana insentif Covid dan Vaksinasi tahun 2021 belum ada yang diterima. Bahkan beberapa daerah Dana Insentif tahun 2020 pun masih belum tuntas. Jadi sampai kapan ini akan dipertontonkan,” tuturnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *