oleh

Sukajaya Harapkan Sinkronisasi Data dengan Pemerintah Pusat

SUMEDANGEKSPRES.COM – Pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan  berharap adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Desa. Khususnya, untuk sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Pemerintah Pusat ataupun Provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Sukajaya Nenden Dewi Respati SH epada Sumeks, belum lama ini.

“Untuk di Desa Sukajaya sudah semuanya bantuan kita salurkan, baik itu bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah daerah. Kalau untuk bantuan BST Kemensos, kita ada  187 KPM tahap awal ditambah 47 KPM yang susulan,” kata Nenden.

Dikatakan, untuk bantuan Sapawarga yang datanya diambil dari data Sapawarga dan kemudian diambil juga datanya oleh Kemensos dan nantinya jadi Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). “Dalam program bantuan itu di Desa Sukajaya ada 546 KPM. Semenyara, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)bKabupaten Sumedang ada 41 KPM dan untuk BLT Dana Desa ada 56 KPM,” tandasnya.

Ditegaskan, semua bantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat ataupun bantuan Pemerintah Daerah di Desa Sukajaya sudah semua disalurkan.

“Hanya untuk bantuan BPNT Pusat, karena memang kemarin itu hanya penerimaan buku rekening tabungan dan ATM, jadi penyalurannya kita masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan pihak BRI,” tandasnya.

Nenden menuturkan, semua bantuan yang diterima masyarakat Desa Sukajaya, beda-beda basis datanya, baik yang di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa Sukajaya sendiri berharap bantuan itu merata bagi semua warga Desa Sukajaya.

“Namun mungkin karena data – data yang kita peroleh itu langsung dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten tanpa ada kapasitas bagi pemerintah Desa untuk mengganti atau menghapus. Jadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan ini hanya pelaksana penyaluran. Disini Pemerintah Desa hanya sebagai pelaksana. Ketika data-data penerima bantuan itu datang, Pemerintah Desa hanya bertugas mengundang warga yang ada di data untuk menerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Ditegaskan, adapun data data yang diperoleh itu dierima langsung dari Pemerintah Pusat, tidak ada pihaknya mengganti ataupun mencoret. Karena, kapasitas ketua RT, RW serta Pemerintah Desa disini tidak ada kewenangan untuk mengganti ataupun mencoret.

“Kalaupun misalnya ada yang double bantuan, ya kita imbau warga itu harus memilih salah satu diantara dua bantuan tersebut. Jadi kami berharap bagi masyarakat terutama yang mendapat bantuan  bersyukur dan berterima kasih juga. Kita berharap pandemi  Covid -19  itu segera berlalu,” jelasnya.

Tapi, lanjut dia, untuk masyarakat yang memang belum terkaper dengan bantuan agar sama-sama berdoa berikhtiar. “Mudah-mudahan rezeki warga mungkin ada di bantuan yang lain ataupun ada rezeki yang di luar bantuan. Karena untuk kapasitas kita, sebagai aparat RT dan RW serta Pemerintah Desa sudah semaksimal mungkin mendaftarkan masyarakatnya. Tapi kembali lagi kepada rezeki masing – masing warga,” tegasnya.

Nenden berharap pemerintah tingkat atas dan pemerintah desa bisa bersinergi. Pasalnya, Pemerintah Desa itu yang menerima dan yang  menyalurkan. Jadi kalaupun ada komplen dari masyarakat, itu otomatis langsung ke Pemerintah Desa.

“Disini yang kami harapkan data bantuan yang kami terima dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten bisa disinkronkan kembali dengan data yang ada di kami. Ataupun untuk data yang double dan yang lainya, bisa diarahkan kepada warga yang belum mendapat bantuan. Sebab, ketentuan sekarang, Pemerintah Desa tidak bisa mengganti secara langsung dan tidak berhak untuk mencoret secara langsung,” jelasnya.

Terkait bantuan ini, kata dia, bagaimana caranya supaya antara Pemerintah Desa dengan masyarakat itu terjalin ketentraman pada saat menerima tugas menyalurkan bantuan dari pemerintahan tingkat atas. Masyarakat juga merasa nyaman ketika mereka tidak mendapatkan bantuan. (ahm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *