Implementasi Smart City diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti kemacetan, penumpukan sampah, penurunan kualitas air dan udara, hingga peningkatan angka kriminalitas.
Dalam acara yang bertema “Digital Transformation for Sustainable Development” tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Gerakan “100 Smart City” telah menyusun masterplan dan quickwin smart city untuk 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Adapun fokus pembangunan Smart City ditekankan pada 6 pilar utama, yaitu Smart Governance, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment.
Baca Juga:Taman Endog Jadi Tempat Vaksinasi Malam HariGenjot UMKM Tembus Pasar Internasional
“Pemerintah juga sedang menginisiasi penyusunan Kerangka Strategi Transformasi Digital sebagai pedoman dalam menerapkan proses digitalisasi yang diarahkan pada 3 sektor strategis, yaitu Pemerintah Digital, Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital, di mana implementasi Smart City merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Pemerintahan Digital dan menjadi target secara sektoral maupun nasional,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menjelaskan jika saat ini masih terdapat tantangan yang perlu diatasi bersama agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang baik.
Indeks Inovasi Global Indonesia di tahun lalu masih berada di ranking ke-85 dari 131 negara dan Indeks Literasi Digital Indonesia 2020 berada pada skala “sedang”.
Ketersediaan akses internet yang masih didominasi Pulau Jawa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah berkomitmen mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan dan perluasan akses internet bagi masyarakat Indonesia sehingga transformasi digital dapat diakselerasikan. “Ke depannya, pulsa dan internet akan jadi bahan pokok,” imbuh Menko Airlangga.
Melalui transformasi digital diproyeksikan akan tercipta tambahan pertumbuhan PDB hingga 1% per tahun, yang akan mampu mendukung terwujudnya 2,5 juta lapangan kerja tambahan, 600 ribu talenta digital setiap tahun, 50% UMKM yang terdigitalisasi (sekitar 30 juta yang siap on board), 82,3% pengguna internet, serta 5 ribu start-up baru.
Pada 2024, Indonesia diharapkan sudah dapat mencapai berbagai peringkat yang lebih baik di tingkat global, seperti dalam Survei E-Goverment Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Indeks Daya Saing Digital Institute for Management Development (IMD); Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PBB; serta Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia.