oleh

Pengangkatan Direksi BUMD Diusulkan Melalui Fit and Proper Test di DPRD

BANDUNGTIMUREKSPRES – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Komisi 3 adalah bidang ekonomi. Dalam hal ini, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar Hj Thoriqoh Nasrullah Fitriyah ST ME Sy, menyoroti tentang sistem penunjukkan yang dilakukan untuk posisi direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar, yang diduga tanpa melalui mekanisme yang benar. Dengan begitu pihaknya mempertanyakan terkait dengan seleksi calon direksi BUMD.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun adanya BUMD bertujuan, untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi-bagi. Pertama, Perusahaan Umum Daerah, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Kedua, Perusahaan Perseroan Daerah, perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi 3 DPRD Jabar Hj Thoriqoh Nasrullah Fitriyah ST ME Sy, kepada Bandung Timur Ekspres di ruangan kerjanya, Rabu (24/11). Dia menjelaskan, pada pelaksanaan fit and proper test untuk calon direksi BUMD itu, memang tidak diatur. Namun fit and proper test sebaiknya dilakukan agar dapat diketahui kapabilitas dari calon direksi tersebut.

“Saya sampaikan dalam pemilihan calon direksi, itu sebaiknya melalui mekanisme yang benar, salah satunya melalui fit and proper test. Meskipun dalam aturannya belum ada karena pemilik dan saham BUMD tersebut adalah pihak eksekutif. Sehingga dalam pelaksanannya fit and proper test itu tidak dilakukan oleh legislatif,” terang Hj. Thoriqoh.

Dikatakan Thoriqoh, dalam pelaksanaannya, direksi BUMD yang nota bene milik eksekutif itu selalu menempatkan posisinya yang kurang tepat. Atau boleh dikatakan eksekutif menempatkan posisi direktur utama itu pada BUMD tersebut, tidak berdasarkan kemampuannya. “Dengan kata lain, eksekutif menempatkan orang tersebut (Direksi BUMD) tidak berdasarkan pada manajerial yang baik,” tambahnya.

Selama ini, katanya, pemilihan calon direktur utama BUMD itu, tidak hanya saja berorientasi pada  profit melainkan juga pada pelayanan dan peningkatan ekonomi serta bagaimana pemberian bantuan modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

“Ini kan menjadi pembicaraan kita baru-baru ini dimana ada mantan tim sukses menjadi direksi BUMD, misalnya. Jadi pemilihannya oleh pihak eksekutif itu tidak berdasarkan pada kapabilitas atau lain sebagainya,. Sehingga kita mengharapkan ke depan itu untuk pemilihan calon direksi BUMD itu harus ada fit and proper test yang melibatkan kami di legislatif. Dan kami berharap untuk fit dan proper test itu tidak hanya saja pemilihan Komisi Penyiaran Informasi Daerah, baru melibatkan kami di DPRD. Jadi kami harapkan ke depan legislatif juga dilibatkan dalam fit and proper test untuk direksi BUMD ini,” harap politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Thoriqoh mengatakan, ada bank di Jabar yang menghasilkan laba dalam setahunnya itu mencapai Rp 1 triliun dalam satu tahun. Laba tersebut, lanjutnya, kemudian harus dibagikan kepada seluruh pemegang saham itu. Dia meminta agar pihak eksekutif tidak hanya melihat dari sisi laba atau penghasilannya saja, melain juga harus dilihat dari sisi yang lainnya.

“Coba saja kita tanyakan ke bank itu, apakah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu juga mendapatkan saluran kredit dari laba bank tersebut. Nah inilah yang perlu kita sampaikan nanti kepada pihak eksekutif agar kita tahu penyaluran dari uang yang dihasilkan dari laba bank tersebut, untuk apa dan kemana. Terutama penyaluran kreditnya tadi,” tandas Thoriqoh.

Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya dari penghasilan badan usaha milik daerah. melainkan juga dari sektor lainnya. Misalnya pada pembayaran pajak masyarakat yang berasal dari kendaraan bermotor atau bea pajak kendaraan bermotor. Pendapatan terbesar dari wajib pajak kendaraan bermotor ini, nilainya bisa fantastis. Jumlah sebesar Rp 30 triliun belanja pada APBD Jabar, pendapatan terbanyak Pemerintah Provinsi Jabar itu sebesar Rp 23 triliunnya berasal dari pajak kendaraan bermotor.

“Kendati pendapatan daerah diperoleh terbesar dari wajib pajak terutama yang membayar pajak kendaraan bermotor, saya terus akan mengingatkan ke depan agar dalam pengangkatan direksi badan usaha milik daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, harus mengedepankan aspek akuntabilitas, kapabilitas dan integritas. Itu saja yang terpenting,” pintanya.

Diakhir perbincangannya dengan wartawan BTE di kantor DPD PAN Kabupaten Bandung, dia mengharapkan agar ke depan untuk rekrutmen calon direksi BUMD bisa dilakukan fit and proper test-nya di hadapan para anggota dewan DPRD Jawa barat. (aph)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *