Selama ini, katanya, pemilihan calon direktur utama BUMD itu, tidak hanya saja berorientasi pada profit melainkan juga pada pelayanan dan peningkatan ekonomi serta bagaimana pemberian bantuan modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
“Ini kan menjadi pembicaraan kita baru-baru ini dimana ada mantan tim sukses menjadi direksi BUMD, misalnya. Jadi pemilihannya oleh pihak eksekutif itu tidak berdasarkan pada kapabilitas atau lain sebagainya,. Sehingga kita mengharapkan ke depan itu untuk pemilihan calon direksi BUMD itu harus ada fit and proper test yang melibatkan kami di legislatif. Dan kami berharap untuk fit dan proper test itu tidak hanya saja pemilihan Komisi Penyiaran Informasi Daerah, baru melibatkan kami di DPRD. Jadi kami harapkan ke depan legislatif juga dilibatkan dalam fit and proper test untuk direksi BUMD ini,” harap politisi dari Partai Amanat Nasional ini.
Thoriqoh mengatakan, ada bank di Jabar yang menghasilkan laba dalam setahunnya itu mencapai Rp 1 triliun dalam satu tahun. Laba tersebut, lanjutnya, kemudian harus dibagikan kepada seluruh pemegang saham itu. Dia meminta agar pihak eksekutif tidak hanya melihat dari sisi laba atau penghasilannya saja, melain juga harus dilihat dari sisi yang lainnya.
Baca Juga:Dandim: Walaupun Berbeda Tujuan, Ormas Harus BersatuDBH Dipotong, Ratusan Kades Geruduk Kantor DPRD Sumedang
“Coba saja kita tanyakan ke bank itu, apakah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu juga mendapatkan saluran kredit dari laba bank tersebut. Nah inilah yang perlu kita sampaikan nanti kepada pihak eksekutif agar kita tahu penyaluran dari uang yang dihasilkan dari laba bank tersebut, untuk apa dan kemana. Terutama penyaluran kreditnya tadi,” tandas Thoriqoh.
Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya dari penghasilan badan usaha milik daerah. melainkan juga dari sektor lainnya. Misalnya pada pembayaran pajak masyarakat yang berasal dari kendaraan bermotor atau bea pajak kendaraan bermotor. Pendapatan terbesar dari wajib pajak kendaraan bermotor ini, nilainya bisa fantastis. Jumlah sebesar Rp 30 triliun belanja pada APBD Jabar, pendapatan terbanyak Pemerintah Provinsi Jabar itu sebesar Rp 23 triliunnya berasal dari pajak kendaraan bermotor.