SUMEDANGEKSPRES.COM, Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, mensukseskan program penyertaan modal non permanen. Yaitu bantuan modal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada tahun 2022 mendatang.
Penyertaan modal non permanen tersebut, merupakan upaya membantu para pelaku usaha, untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Juga sebagai salah satu upaya memberantas bank emok.
“Ini salah satu terobosan yang harus dilakukan secara maksimal oleh BPR Kerta Raharja. Kalau maksimal, saya yakin manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung,” ungkap bupati usai melantik Direksi dan Komisaris PT BPR Kerta Raharja di Rumah Jabatannya, Soreang, Rabu (15/12).
Baca Juga:Setelah Tertabrak di Nagreg Dua Remaja Diduga HilangKopi dan Tahu Sumedang Manggung di Thamrin 10 Jakarta
Direksi BPR Kerta Raharja yang dilantik terdiri dari Aep Hendar Cahyad sebagai Direktur Utama Masa Jabatan 2021-2026, Boy Ferly Sumaatmaja sebagai Direktur Operasional Masa Jabatan 2019-2024, dan Abdul Aziiz Jayawisastra sebagai Direktur Kepatuhan Masa Jabatan 2021-2026. Sedangkan komisaris masa jabatan 2021-2025 diduduki Mohamad Indra Anwari.
BPR Kerta Raharja, sebagai salah satu mitra Pemkab Bandung, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu bupati berharap, kepengurusan BPR yang baru mampu mengimplementasikan program pemerintah pusat, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah.
“Saat ini kita harus kerja keras, maraton untuk bisa bersaing dengan bank lainnya, terutama jangan sampai kalah dari pinjol (pinjaman online). Saya harap terjalin kekompakan antara direksi, komisaris dan pimpinan cabang. Sehingga gerakan PEN ini betul-betul massif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuh bupati.
Dalam rangka meningkatkan PEN di daerah, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan, bahwa Pemkab Bandung berencana membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru. BUMD tersebut akan bergerak di bidang perdagangan, baik itu agro maupun industri.
“Termasuk juga perbaikan-perbaikan ekonomi para pelaku usaha, yang diakomodir dalam satu badan usaha. Selain itu BUMD di bidang pariwisata akan kita buat, mengingat tahun 2022 akan ada 100 titik destinasi wisata di Kabupaten Bandung,” ujarnya.