SUMEDANGEKSPRES.COM, Kota – Ratusan warga dari tujuh desa menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade akses jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tepatnya di kawasan Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Blokade dilakukan karena mereka kecewa lantaran lahannya diserobot secara semena-mena oleh Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Warga berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan tentang curhatannya yang langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:Hino 300 Box Terguling di Bypass CicalengkaPanitia Vaksinasi Cicalengka Siapkan Dooprize Motor
Ratusan warga yang kecewa juga melakukan penutupan akses jalan dengan menggunakan bambu.
Aksi warga yang dimulai sejak pagi hingga siang ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Warga pun mengancam masih akan menutup akses proyek tol jika lahan mereka belum juga dibayarkan dengan harga yang sesuai.
Salah seorang warga yang melampiaskan kegeramannya, Mamay, mengungkapkan, lahan milik warga yang dibangun jalan tol Cisumdawu hingga kini belum ada kesepakatan jual beli dan pelepasan hak milik.
“Tanah yang dipakai jalan tol ini tidak ada surat jual beli dan pelepasan hak. Ini maling tanah masyarakat dengan laporan ke atas aman-aman saja, padahal masyarakat sengsara,” jelas Mamay kepada wartawan di lokasi aksi unjuk rasa.
Aksi protes warga dipicu lantaran harga pembebasan lahan yang tidak sesuai. Selain itu, warga juga dalam prosesnya mendapatkan ancaman dari petugas Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dari BPN.
“Ada ancaman dari mereka (P2T) yang mengatakan ‘kalau tidak diterima keputusan harganya maka barang hilang, tanah hilang’,” terang Mamay.
Warga pun menduga dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh P2T, terindikasi adanya unsur kongkalingkong permainan harga.
Baca Juga:Banyak Studi Banding, Sumedang Destinasi Utama Wisata PemerintahanPengertian Dzikir dan Cara Menghitung Jumlah Dzikir Sesuai Ajaran Rasulullah SAW
“Masa ada rumah hantu yang baru seminggu yang modalnya Rp 50 juta diganti rugi jadi Rp 750 juta. Sedangkan lahan warga yang sudah dipatok tidak jadi dibayar, ada buktinya,” ungkap Mamay
Warga berharap kepada Presiden Joko Widodo dapat mendengarkan jeritan hati warga yang telah dirampas tanahnya hanya semata untuk kepentingan proyek jalan tol.
“Tolong kepada Bapak Jokowi lihat masyarakat yang terdzalimi, terintimidasi ini, masa ada warga yang memiliki 60 bata hanya dibayar 10 juta rupiah,” papar Mamay.