SUMEDANGEKSPRES.COM, Cisitu – Warga mempertanyakan belasan hektare tanah di areal Waduk Jatigede yang belum dibebaskan. Tidak selamanya hal yang direncanakan dengan waktu yang lama, bahkan sampai puluhan tahun, bisa memberikan hasil yang maksimal.
Pemerintah merencanakan pembangunan waduk tersebut sejak 1982, sampai proses penggenangan pada 2015. “Mega proyek Waduk Jatigede ini sudah terencana dari sejak puluhan tahun yang lalu, tapi anehnya, menyisakan banyak persoalan,” kata salah satu tokoh masyarakat eks wilayah genangan, Aden Tarsiman.
Meski saat ini areal wilayah genangan sudah menjadi lautan, faktanya masih ada sedikitnya 11 hektare tanah dari berbagai klasifikasi, yang tersebar di 28 desa, belum dibebaskan pemerintah.
Baca Juga:Pengelola Rest Area Wajib Beri Ruang Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) LokalTelkom University Bantu Perajin Opak Karedok
“Dari salah satu persoalan saja, ini bukti bahwa perencanaan yang lama, belum tentu bisa matang dan berjalan tanpa ekses,” katanya.
Warga menganggap tidak lazim perencanaan yang begitu lama dan ada ikut campur tangan orang-orang disiplin ilmu, tapi bisa sampai ada tanah yang terlewat untuk dibebaskan.
Aden Tarsiman yang juga selaku ketua Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede (FK-OTD), minta pemerintah untuk membebaskan lahan terlewat itu dengan layak.
“Kita masih mengantongi bukti-bukti bahwa tanah tersebut belum dibebaskan,” katanya.
Dia menyebutkan, belum lama ini, beberapa warga sudah mengajukan ke pengadilan negeri terkait tanah terlewat murni itu.
“Belum lama ini beberapa pemilik lahan sudah mengajukan ke pengadilan, mudah-mudahan pihak terkait bisa cepat tanggap dan membebaskannya sesuai dengan ketentuan,” kata dia.
Aden berharap, pemerintah bisa lebih greget lagi dalam penyelesaian persoalan yang ada di Waduk Jatigede. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kondusifitas pasca penggenangan Waduk Jatigede.
“Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih respon untuk penyelesaian dampak sosialnya,” kata dia. (eri)