SUMEDANGEKSPRES.COM, DARMARAJA – Permasalahan Wisata Kampung Buricak Burinong di Dusun Cisema Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja kembali menjadi perbincangan. Pasalnya, aset Pemkab itu terbengkalai, tidak terurus.
Untuk itu, Kepala Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sopyan Iskandar menegaskan, pihaknya meminta kejelasan dari Pemkab Sumedang terkait pengelolaan wisata Buricak Burinong.
“Kami meminta kejelasannya, ini mau dikelola sama siapa? Dan yang jelas saya sebagai Kepala Desa Pakualam mintanya dikelola Dinas Pariwisata yang notabene Pemda, sekaligus pengguna anggarannya,” ujar Sopyan kepada Sumeks, baru-baru ini.
Baca Juga:PPKM Masih Diperlukan, Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Vaksin Dosis ke-3Tengkulak Kuasai Pasar Kopi, Harga yang Dipatok di Bawah Standar
Ditegaskan, kalau dikelola dan dikuasai BUMD Kampung Makmur sesuai dengan Perbup No 8, itu semua akan dikuasai. Dan yang tidak logisnya, kata dia, kenapa nanti kalau sudah dikelola Kampung Makmur, masyarakat yang mau bekerja itu harus izin dulu ke Kampung Makmur. “Padahal, kami itu tuan rumah, kenapa harus izin ke Kampung Makmur,” tegasnya.
Sopyan menuturkan, awalnya pihaknya kooperatif dan menyambut ketika PT Kampung Makmur datang ke Pakualam. Karena, niatnya ingin mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Tapi, ternyata di luar sepengetahuan kami, mereka memulai dengan tiket masuk, tiket masuk itu Rp 20 ribu per orang. Sampai masyarakat Pakualam yang pulang dari pasar kena tiket. Masyarakat kami yang pulang dari rumah sakit dirawat kena tiket. Itu kan tidak jelas,” ujarnya.
Dikatakan, BUMD itu orientasinya mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. “Kalau BUMD, pendapatannya masuk dulu ke BUMD, nanti dibagi-bagi dulu ke direktur, direksi dan lain-lain. Terus yang akan masuk ke PAD Pemda itu berapa? Kalau sama Dinas Pariwisata itu enak, PAD nya akan masuk langsung ke kas Pemda,” tutur kades.
“Tolonglah kasihan masyarakat saya, pindah dipaksa, tinggal di daerah genangan, mata pencaharian tidak ada, setiap hari nangkeup tuur. Ada potensi untuk wisata akan dikuasai Kampung Makmur, walaupun ada sharing dulu, tapi itu tidak seimbang. Terus, kenapa wisata di desa kami harus dibagi ke Bumdes luar. Kan itu tidak etis. Tolong Pemkab Sumedang segera bereskan. Sudah beberapa kali saya melakukan audiensi, tapi tidak ada titik temu, mufakatnya hanya untuk Pemkab Sumedang,” paparnya.