Enam Raperda Dibahas DPRD Sumedang, dari Pembentukan Desa hingga Penanganan Penyimpangan Seksual

Raperda Sumedang
DPRD dan Pemkab Sumedang membahas enam Raperda, termasuk pembentukan tiga desa baru, pengelolaan aset daerah, dan persoalan sosial.(Dok. Sumeks)
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES – Sebuah peraturan daerah tidak hanya menjadi kumpulan pasal dalam dokumen hukum. Di dalamnya terdapat kebijakan yang kelak dapat memengaruhi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga kehidupan masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (19/11/2026), yang membahas jawaban Bupati Sumedang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam Raperda Kabupaten Sumedang.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan, S.E. Hadir pula Ketua DPRD, para wakil ketua, serta anggota DPRD lainnya.

Baca Juga:Diduga Janin Ditemukan di Toilet PT Sunsilon Cimanggung, Polisi Lakukan PenyelidikanNormalisasi Sungai Cikijing Cimanggung Dimulai, PT Kahatex Tegaskan Tanggung Jawabnya

Bupati Sumedang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM., yang menyampaikan jawaban Bupati atas berbagai pandangan, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD.

Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan keenam Raperda agar regulasi yang disusun memiliki kualitas dan manfaat bagi masyarakat.

Enam Raperda yang menjadi pembahasan memiliki cakupan kebijakan yang beragam.

Pertama, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini berkaitan dengan tata kelola aset milik pemerintah daerah agar pengelolaannya dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Kedua, Raperda tentang Pembentukan Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung. Ketiga, Raperda tentang Pembentukan Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari. Keempat, Raperda tentang Pembentukan Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.

Kelima, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keenam, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Keenam rancangan tersebut memperlihatkan beragam urusan yang membutuhkan landasan hukum daerah. Mulai dari penataan pemerintahan desa dan aset daerah hingga kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Dedih, S.Hut., mengatakan keenam Raperda yang nantinya menjadi produk hukum DPRD Kabupaten Sumedang diharapkan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:Bawa Botol Plastik ke Darangdan Sumedang, Bisa Ditukar Kopi hingga Jadi TabunganEnam Rumah di Desa Kebonjati Terima Bantuan Rutilahu BSPS Provinsi, Progres Pembangunan Capai 80 Persen

Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari sinergi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyusun produk hukum daerah yang diharapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

0 Komentar