Enam Rumah di Desa Kebonjati Terima Bantuan Rutilahu BSPS Provinsi, Progres Pembangunan Capai 80 Persen

pembangunan rumah tidak layak huni
Kepala Dusun II Desa Kebonjati, Rudi Ramdhani, saat meninjau pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah Dusun I, Kamis (19/11/2026). Enam rumah warga setempat menerima bantuan BSPS Provinsi Jawa Barat.(ahm/sumeks)
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES – Perbaikan rumah tidak selalu dimulai dari bangunan yang berdiri megah. Terkadang, harapan itu tumbuh dari material yang mulai berdatangan, dinding yang diperbaiki, hingga atap yang kembali memberi rasa aman bagi penghuninya.

Di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, enam rumah tidak layak huni (Rutilahu) mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Barat.

Kepala Desa Kebonjati melalui Kepala Dusun (Kadus) II Desa Kebonjati, Rudi Ramdhani, mengatakan enam rumah penerima manfaat tersebut tersebar di dua dusun.

Baca Juga:Perceraian di Sumedang: Ekonomi Bukan Satu-satunya Masalah, Pertengkaran Rumah Tangga Terus MembayangiSetelah 18 Tahun Menunggu, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

“Empat rumah berlokasi di Dusun I, yakni dua rumah di wilayah Dusun Cipulus dan dua rumah di Dusun Sukakerta. Sementara dua unit lainnya berada di Dusun II,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Rudi, bantuan untuk enam penerima manfaat telah disalurkan dan direalisasikan dalam bentuk material bangunan. Sementara pembayaran upah tenaga kerja atau HOK juga telah diproses melalui Bank BJB Kabupaten Sumedang.

“Alhamdulillah, untuk Desa Kebon Jati mendapatkan enam unit rumah. Mudah-mudahan ke depannya, tahun depan semakin banyak rumah yang bisa dibantu karena masih banyak rumah warga yang belum layak untuk ditempati,” ujarnya.

Dari sisi pengerjaan, dua rumah saat ini telah mencapai progres sekitar 80 persen dan tinggal memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Keduanya diperkirakan dapat selesai dalam dua hingga tiga hari.

“Sementara itu, empat rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan dengan progres pembangunan sekitar 60 persen,” imbuhnya.

Perbedaan progres tersebut menunjukkan bahwa pengerjaan setiap rumah berjalan sesuai tahapan masing-masing. Namun, seluruh penerima manfaat telah memperoleh bantuan untuk mendukung perbaikan hunian mereka.

Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan, yakni Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja atau HOK.

Baca Juga:Harga Pangan Sumedang Kamis 19 November: Udang Tembus Rp81 Ribu, Cabai Mulai TurunJaring Sampah Sudah Terpasang, Mengapa Sungai Cimande Kembali Dipenuhi Sampah?

Rudi menjelaskan, penyaluran bantuan tidak melalui pemerintah desa, melainkan langsung kepada masing-masing penerima manfaat. Pembayaran material bangunan juga dilakukan langsung melalui Bank BJB kepada pihak penyedia material.

Dengan skema tersebut, bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah penerima manfaat sesuai peruntukannya.

0 Komentar