Cimuja Prioritaskan 20% DD Pada Pembibitan Padi

Cimuja Prioritaskan 20% DD Pada Pembibitan Padi
Kepala Desa Cimuja Euis Naryati saat ditemui Sumeks di kantornya (ACHMAD SOFA/SUMEKS)
0 Komentar

sumedang, CIMALAKA – Untuk Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2022 di Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka 40% disalurkan pada Bantuan Lansung Tunai (BLT). Kemudian, 20% anggaran dari DD tahun 2022 tersebut dilimpahkan pada Program Ketahanan Pangan.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Cimuja Euis Naryati kepada Sumeks, Selasa (14/6).

“Alhamdulillah untuk 40 persen dari anggaran DD tahun 2022 sudah disalurkan pada BLT DD untuk 85 Keluarga Penerima manfaat (KPM) selama 6 bulan. Adapun untuk penyaluran sesuai turunnya pencairan dari Pemerintah dan diprioritaskan disalurkan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan dari manapun,” katanya.

Baca Juga:Pohon Raksasa Tumbang, Timpa Pemakaman, Hambat Mobilitas WargaCore Values BerAKHLAK Mulai Masif Disosialisasikan Pemdakab Garut

Euis menuturkan, selanjutnya yang 20 persen dari anggaran DD Tahun 2022 dilimpahkan untuk program Ketahanan Pangan. Pertama sudah diterapkan pada pengadaan bibit padi yang ditanam di 3 Kelompok Tani.

“Sekarang ini sudah musimnya untuk dipanen seperti di Kelompok Tani Dusun Cimuja, Kelompok Tani Dusun Badama dan Kelompok Tani Dusun Pasanggrahan. Mudah-mudahan bibit padinya menghasilkan padi dengan kualitas yang lebih baik,” katanya.

Kemudian, kata dia, kedua pada percontohan budidaya ikan Jaer nila di kolam milik Sekretaris Desa. “Karena, Pemerintah Desa tidak memiliki kolam, untuk kelanjutannya akan saya kembangkan ke masyarakat yang punya kolam kalau percontohan ini berhasil ,” katanya.

Ditegaskan, selanjutnya karena di Desa Cimuja jalan tani sudah pada rusak, maka sebagian anggaran DD  diterapkan untuk merabat beton jalan tani yang menghubungkan 3 Dusun.

“Alhamdulillah, untuk sekarang ini para petani warga Desa Cimuja  bisa menjual hasil pertaniannya dengan lancar berkat jalan yang sudah bagus,” katanya.

Euis berharap untuk tahun 2023 tidak ada lagi aturan dari Presiden ataupun Pemerintah Pusat yang memplot ADD seperti tahun 2022 sekarang. Dan, kewenangannya seperti biasa diserahkan ke Pemerintahan Desa.

“Jadi kami pemerintah desa bisa memprioritaskan pada program kegiatan dan pembangunan yang betul – betul dibutuhkan masyarakat kami yang hampir 3 tahun ini terhambat oleh adanya pandemi Covid 19,” katanya. (ahm)

0 Komentar