sumedangeskpres – Rencana pemerintah untuk menjual minyak goreng curah menggunakan PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan langsung ditolak mentah-mentah oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR.
Menurutnya, akar persoalan minyak goreng bukan terjadi pada lonjakan produksi, melainkan kepada kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Baca Juga:Rumah Imperium Gathering: Ajarkan Tekhnik Kauny untuk Menghafal Al-Qur’anMarshanda Hilang Di Amerika Serikat, Sahabatnya Meminta Tolong Deddy Corbuzier Dan Denny Sumargo
“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah,” sambungnya.
Karena itu, Anggota Komisi VII itu meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang aneh, apalagi hanya bersifat percobaan.
Sebaliknya, ketimbang repot-repot mengeluarkan kebijakan baru yang justru bikin sulit masyarakat, Mulyanto meminta pemerintah fokus membenahi akar permasalahan minyak goreng.
Ia berpikir sebaliknya, ketimbang repot-repot mengeluarkan kebijakan baru
yang justru bikin sulit masyarakat, Mulyanto meminta pemerintah fokus membenahi akar permasalahan minyak goreng.
Mulyanto menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.
Ian mengatakan, pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan UMK yang tidak akrab dengan teknologi smart phone.
“Bila ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka. Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat,” ucapnya.
Anak buah Ahmad Syaikhu itu meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang malah menyusahkan rakyat.
“Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” pinta Mulyanto.
Baca Juga:Puluhan Remaja Ditemukan Meninggal di Kedai Minuman Afrika Selatan, Polisi Tengah Lakukan InvestigasiAyah Rudapaksa Anak Kandungnya Sampai Hamil
Ia mengatakan, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi).
Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah. Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal.
Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram.
Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.
“Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah,” paparnya.
Selain hal tersebut di atau Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar migor curah.