“Seperti ada yang saling sandera, kemudian Bharada E di bawah penguasaan orang yang berkepentingan. Kemudian yang harus diperiksa dan harus memeriksa itu orangnya jabatannya beda,” kata Mahfud MD di acara Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/8/2022).
“Maka Kompolnas mengusulkan bedol deso. Bedol deso itu artinya buang dulu orang-orang di situ. Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan,” katanya lagi.
Mahfud MD juga bicara tentang psikopolitik yang terkuak berkat kasus Brigadir Joshua.
Baca Juga:Kecewa Kepada Sikap Medina Zein di Persidangan, Marissya Icha Akan Lanjut Kasus Laporan PalsuKeluarga BD Santri yang Meninggal Akibat Dikeroyok, Akan Menempuh Jalur Hukum Guna Mengungkap Kematianya
Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.
“Yang kedua (psiko) politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Soal perkara politik di tubuh Polri juga disampaikan Mahfud MD dengan memberikan contoh sikap acuh tak acuh DPR.
Menurutnya, untuk kasus sebesar pembunuhan Brigadir Joshua, biasanya DPR sudah sibuk memanggil berbagai pihak untuk meminta kejelasan.
Pasifnya DPR, menurut Mahfud MD, adalah bagian dari masalah psikopolitik di Mabes Polri.
“Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh.” Katanya.
“Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri,” kata Mahfud MD.(pkl1/adit)
Sumber: pojoksatu.id