sumedang, KOTA – Pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.
Penguasaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Sekretaris DPD Parta Golkar Yogie Yaman Santosa memberikan pandangan melihat isu tersebut.
Baca Juga:Rekening SKPD Harus SeragamJangan Merokok di Zona Terlarang, Â Pemprov Jabar Ingatkan Kawasan Tanpa Rokok
Menurutnya, seharusnya peran pemerintah tidak sepatutnya melakukan miss leading terkait isu pangan dengan terburu-buru mengeluarkan Perpres mengenai 11 bahan pangan pokok yang akan dikusai negara.
“Bayangkan policy sini diambil justru dampaknya adalah ada persaingan tentang penawaran harga HPP, bukan persaingan tentang produktivitas pangan,” kata Yogie, Senin (31/10).
Lalu bagaimana apabila policy tersebut? Sekuat apa dana pemerintah untuk membeli semua hasil pangan petani? Atau sebaliknya sekuat apa petani memunuhi kebutuhan pemerintah?
“Seharusnya pemerintah lebih mempunyai sense of crisis yang mendalam terkait hal tersebut. Sehingga, policy yang diambil hari ini semangatnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian agar stok pangan kita berlimpah. Artinya, pemerintah lebih baik pada fokus pembenahan ekosistem sektor pertanian,” jelasnya.
Melihat isu tersebut, Yogie menyambut baik dengan kehadiran BUMD Kampung Makmur. Tetapi akan lebih bijak BUMD juga bisa mempertanggungjawabkan kepada publik, bagaimana dampak yang dirasakan petani terkait BUMD tersebut.
Menurutnya, sejalan dengan kehadiran Perpres tersebut, BUMD Kampung Makmur harapannya adalah semangatnya dalam membangun ekosistem pertanian di Sumedang untuk membuat petani sejahtera dan produktivitas meningkat. Untuk mencapai tujuan ke arah sana, diperlukan kolaborasi dan inovasi. Jadi jangan sampai BUMD ini asik sendiri, ada namanya tidak terasa dampaknya, terkhusus oleh petani.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, terlebih BUMD Kampung Makmur, sudah bisa melihat menghitung terlebih dahulu ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Kekuatannya kita dititik mana dengan supply dan demand yang akurat, krisis pangan sudah pasti terjadi bukan hanya di Indonesia, termasuk di dunia. Bahkan di Sumedang dengan beralihnya sektor sektor pertanian kepada sektor industri dan sektor ril lainnya,” paparnya.
Baca Juga:Tarunajaya Anjurkan Manfaatkan Lahan KosongPemotor Tewas Terlindas Truk
Sehingga, kata dia, yang memungkinkan BUMD hari ini adalah mengambil langkah-langkah tentang bagaimana ekosistem sektor pertanian ini dibangun. “Dampaknya, produktivitas sektor pertanian kita meningkat akan lebih konkrit meminamilisir terjadinya krisis pangan,” pungkasnya. (red)