Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtias mengungkapkan, program waste to energy bukan satu-satunya inovasi yang dilakukan Pemprov Jabar. Bahkan, Prima mengaku telah melakukan banyak kerja sama internasional di bidang lingkungan. Yang membuat bangga, kerja sama itu tanpa menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Kerja sama luar negeri tersebut yaitu kolaborasi dengan Kedutaan Amerika Serikat tentang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peluang kerja sama berkaitan dengan investasi untuk lingkungan di Jawa Barat.
“Ini mengenai pengolahan sampah menjadi waste to energy,” jelas Prima Mayaningtias.
Baca Juga:Pemkab Sumedang Jamin Momen Nataru AmanSumedang Raih Penghargaan Inovasi Pemberdayaan UMKM
Kerja sama lainnya yaitu dengan Denmark untuk pengolahan fly ash and buttom ash (produk sisa dari pembakaran batu bara) untuk industri. Ada pula kerja sama dengan Singapura dan Amerika bagaimana membuat smart city dari berbagai aspek lingkungan.
“Jadi kerja sama itu termasuk dalam penataan ruang, RTRW, maupun rencana RDTR-nya,” katanya.
Menurut Prima, hal tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Mengingat, negara lain ikut konsen terhadap pembangunan dan pengembangan Jawa Barat. Mereka menilai, Jabar memiliki potensi yang sangat besar.
“Jawa Barat kan jumlah penduduknya paling banyak di antara provinsi lain di Indonesia. Serta pembangunannya cukup pesat sehingga membuat mereka ingin ikut serta menjadi bagian dari pembangunan di Jabar,” katanya.
Tak kalah pentingnya, berkaitan dengan pengelolaan sampah, DLH Jabar memiliki program pengembangan TPPAS (Tempat Pengolahan Pembuangan Akhir Sampah) Regional. Terdapat 3 proyek besar yaitu pengelolaan TPPAS Cirebon Raya, Legok Nangka, dann Lulut Nambo.
“Untuk Legok Nangka, sekarang sedang lelang internasional. Dari hasil prakualifikasi, ada dua konsorsium internasional yang ikut lelang dan mudah-mudahan bisa kita umumkan pada triwulan pertama tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Ia sedikit membocorkan hasil pemenang lelangnya yakni konsorsium yang akan menggunakan sistem waste to energy. Dari kemungkinan tersebut, pihaknya harus memastikan listik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah di Legok Nangka dibeli PT PLN sesuai Peraturan Presiden 35 Tahun 2018.