sumedangekspres, BANDUNG – Dalam rangka percepatan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui sejumlah dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyalurkan sebanyak 96.736 paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
Adapun Untuk pengadaan puluhan ribu paket sembako tersebut berasal dari bonus dana insentif daerah (DID) pusat yang diberikan kepada Pemkab Bandung atas penilaian kinerja sangat baik.
Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengatakan, pihaknya sudah melaunching dan membagikan secara serentak puluhan ribu paket sembako yang berasal dari sejumlah dinas atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Sejarah Tahu SumedangProfil dan Biodata Enno Lerian
“Uang untuk pengadaan paket sembako ini berasal dari bonus atau tambahan DID yang kedua sebesar Rp 11,4 miliar. Yang pertama kita mendapatkan bonus kinerja melalui program DID sebesar Rp 8,9 miliar dan itu digabung dengan BTT (belanja tidak terduga). Sehingga, total untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung sebesar Rp 43 miliar. Kita mendapat bonus tambahan DID dari pemerintah pusat itu karena kinerjanya dinilai sangat baik,” kata Bupati usai launching pemberian puluhan ribu paket sembako dan bantuan lainnya di Gedung Budaya Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (14/12).
Khusus untuk bonus kedua sebesar Rp 11,4 miliar, imbuh dia, baru saja dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung berupa sembako sebanyak 96.736 paket dan juga bantuan modal usaha kepada P2K (peningkatan pendapatan keluarga) serta bantuan lainnya.
“Ini semua diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Tentu dua kali bonus kinerja ini kita seluruhnya berikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini berkah, dan mudah-mudahan inflasi Kabupaten Bandung bisa terjaga dan tetap stabil,” tutur Bupati.
Bupati berharap melalui kegiatan ini, Kabupaten Bandung tetap bisa meningkatkan daya beli. “Insya Allah dengan program-program yang nyata, program-program yang berpihak pada masyarakat, di antaranya modal pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan akan mempertahankan dan dapat meningkatkan serta menurunkan angka inflasi di Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung, mengatakan, untuk mengendalikan sekaligus nenangani inflasi di Kabupaten Bandung, di antaranya dengan cara keberpihakan kepada para petani. “Yang mana salah satunya, petani padi mulai Januari 2023 untuk lahan sawah abadi, akan saya bebaskan tidak membayar PBB,” katanya.