sumedangekspres – Pasca kudeta di Myanmar oleh Junta militer dua tahun silam, beberapa perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia terus menghasilkan jutaan dolar dari operasi yang telah menopang rezim militer itu.
Laporan profit di Myanmar tersebut, ditelusuri dari dokumen pajak yang telah diteliti oleh Guardian.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Junta militer bahkan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan setiap harinya.
Baca Juga:Berapakah Kalori Dari Telur Dadar Atau Telur Orak ArikResep Telor Dadar Crispy Ala Warteg Lezat
Lebih dari 2.940 orang, termasuk anak-anak, aktivis pro-demokrasi, dan warga sipil lainnya telah tewas dalam kudeta tersebut.
Di tengah kekerasan itu, catatan pajak Myanmar yang bocor, malah menunjukkan kenaikan profit dari para kontraktor ladang minyak dan gas bumi.
Perusahaan-perusahaan fosil itu terindikasi milik AS, Inggris, dan Irlandia. Keuntungan yang mereka hasilkan di Myanmar bahkan mencapai jutaan dolar.
Perusahaan-perusahaan fosil tersebut menyediakan pengeboran penting untuk operator ladang minyak dan gas di Myanamar.
Sementara itu, dokumen pajak yang beredar disinyalir merupakan informasi dari organisasi nirlaba Distributed Denial of Secrets, dan dianalisis oleh kelompok aktivis Myanmar.
Dokumen tersebut menunjukan bahwa dalam beberapa kasus, anak perusahaan dari perusahaan ladang gas utama AS terus bekerja di Myanmar.
Bahkan, setelah departemen luar negeri AS memperingatkan pada Januari tahun lalu, bahwa ada risiko yang signifikan dalam melakukan bisnis di negara tersebut. Termasuk dengan entitas milik negara yang menguntungkan Junta militer secara finansial, seperti halnya Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
Baca Juga:Mengenal Apa itu Sindrom Cinderella Complex Dan PenyebabnyaPermudah Layanan Keuangan, BRI Jalin Kolaborasi dengan Bio Farma Bangun Ekosistem Healthcare
Pada hari Selasa, AS, Inggris, Australia, dan Kanada mengumumkan lebih banyak sanksi terhadap Myanmar, khususnya terhadap direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE. Namun pada akhirnya, mereka berhenti memberi sanksi pada perusahaan nasional itu.
Februari lalu, Uni Eropa (UE) mengumumkan sanksi terhadap MOGE sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin intensif di Myanmar, beserta sumber daya substantif yang disediakan MOGE untuk Junta militer.