sumedangekspres – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), didasari pada semangat untuk menciptakan pemerataan di Indonesia. Baik dari segi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
Pembangunan IKN bukan semata-mata memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saja. Melainkan juga memindahkan budaya kerja dan pola pikir baru.
Pembangunan IKN juga disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara matang. Menurut Presiden Joko Widodo, saat membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto nasional dan 56 persen penduduk Indonesia.
Baca Juga:Karaton Sumedang Larang Gelar “Ngawangkong Kasumedangan”3 Ribu Dapat 200m! Ini Cara Top Up Higgs Domino 3000 via Pulsa Telkomsel dan Semua Operator
“Betapa padatnya Pulau Jawa, sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan yang tidak jawasentris tapi indonesiasentris,” kata Jokowi dalam acara tersebut.
Presiden mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak akan selesai dalam sekejap mata. Ia meyakini bahwa proses tersebut bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan.
Ketika pembangunan itu selesai, IKN dipastikan akan menjadi kota pemerintahan. Presiden menekankan bahwa, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.
Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota bukanlah idenya semata. Gagasan serupa pernah diwacanakan oleh Presiden Soekarno tahun 1960-an.
“Gagasan ini sudah ada sejak era Bung Karno tahun ’60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” ujarnya.***