Bagi Iip sangat tidak adil bila harus membandingkan Provinsi Jawa Barat dengan provinsi yang jumlahnya tidak mewakili 20% penduduk Indonesia.
“Tapi poinnya ini kepentingan kita bersama, kepentingan provinsi Jawa Barat. Karena kalau bicara populasi, ini tingkat dinamisasinya akan lebih tinggi dari provinsi lain yang notabene masih di bawah dua jutaan penduduk seperti Gorontalo dan sebagainya. Sementara kita 50 juta ini sensus BPS (Badan Pusat Statistik) 2020, itu yang 49,7%. Ini 2023 jadi sudah 50 persenan lebih,” jelasnya.
“Makanya kita lihat kenapa saya lakukan survei biar bisa dipertanggungjawabkan juga secara akademis. Tidak hanya Kesbangpol yang survei tapi kita serahkan pada yang haknya,” sambungnya.
Baca Juga:Stok Terkendali, Harga Bahan Pokok Terjangkau Jelang Lebaran14 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke Rekening Bank Lokal Tercepat dan Terbaik
Sedangkan Dosen Fisip UNPAD DR Slamet mengemukakan s perlu adasoal isi intoleransi di Jabar diperlukan narasi bahwa peningkatan jumlah kasus intoleransi tidak selalu menunjukkan penyikapan warga Jawa Barat yang silih asih silih asah dan silih asuh.
Ada dinamika karena ruang interaksi publik yang beragam dan dinamika masyarakat yang seperlima penduduk Indonesia ada di Jawa Barat.
“Apakah juga menjadi relevan mengaitkan dengan hasil penelitian lainnya karena persepsi dibentuk oleh ruang dan waktu yang juga dinamis,” ujar Slamet.
Menurut Slamet perlu diungkapkan pentingnya literasi baik digital maupun ruang pendidikan sebagai basis ketahanan sosial dan menjaga persatuan.
Ketua FKUB Jabar yang juga Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengemukakan harus dibedakan ukuran antara toleransi paham sekular barat dan toleransi menurut ajaran Islam yg tidak dapat melonggarkan ukuran toleransinya untuk sikap yg menyangkut akidah.
“Jadi, banyak yang menyoroti masalah Intoleransi di Jabar karena mencampuradukkan antara toleransi dan akidah, sebagian besar umat beragama di Jabar sama-,sama toleransi terhadap keberagaman beragama dalam hal sosial kemasyarakatan, tapi tidak mencampuri ke ranah akidah,” jelas Rafani
Sedangkan Sekretaris Bakesbangpol Jabar Sapta Julianto Dasuki dalam laporannya mengemukakan Bakesbangpol bekerja sama dengan IPRC telah melakukan penelitian Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Isu Toleransi di Provinsi Jawa Barat, di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Baca Juga:Pasti Cair! Ini 13 Aplikasi Penghasil Uang Resmi dari Pemerintah Paling CepatArus Mudik 2023: Antisipasi Kepadatan di Nagreg, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Penelitian yang dilakukan pada 24 Maret hingga 2 April 2023 adalah dalam rangka tahun Pemilu pada 2024. Sebagaimana berkaca pada tahun Pemilu tahun 2019 lalu yang memiliki dampak kurang baik terhadap kondisi toleransi warga Provinsi Jawa Barat. “Maka diperlukan data dan informasi mengenai kondisi toleransi di Jawa Barat,” ujar Sapta.