SEKDA: Dokumen Perencanaan Harus Benar-benar Diverifikasi Sebelum Diberikan Persetujuan, Sebab Akan Berdampak Pada Peningkapan PAD
SUMEDANGEKSPRES– Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang diminta agar kompak dalam mencapai target PAD yang salah satunya ditentukan oleh perencanaan keuangan yang tepat
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman saat melakukan Pembinaan SAKIP dan Evaluasi Kinerja di DLHK Kabupaten Sumedang, Senin (21/8).
Baca Juga:Tiga Tugas Pokok Fungsi Ketua RT dan RW, Nomor Dua Harus Mensejahterakan WargaGuru Sekarang Bisa Menjadi Atlet di Tingkat yang Lebih Tinggi, Dony Ahmad Munir: Harus Mengembangkan Minat Jiwa Olahraga dan Seni
“Perencanaan penganggaran di Tahun 2023 harus diperbaiki. Saya akan memonitor langsung. Lakukan penghitungan pada semua arah,” tuturnya.
Sekda berharap adanya evaluasi perencanaan terhadap target pencapaian pada Dinas DLHK, pada perencanaan Target 2024 di Dinas DLHK direncanakan penurunan target, padahal seharusnya ditargetkan naik.
“Oleh karena itu dokumen perencanaan harus benar-benar di verifikasi sebelum diberikan persetujuan. Ini berdampak pada peningkapan PAD,” jelasnya soal SEKDA: Dokumen Perencanaan Harus Benar-benar Diverifikasi Sebelum Diberikan Persetujuan, Sebab Akan Berdampak Pada Peningkapan PAD.
Sekda menegaskan, target angka peningkatan pendapatan pada anggaran perubahan Tahun 2023 harus meningkat berdasarkan data dan potensi di lapangan
“Evaluasi pendapatan di SKPD penghasil PAD dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan PAD menuju Rp 1 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal terpenting dari SAKIP adalah hasil, dimana indikator yang harus tercapai oleh DLHK antara lain ada 4 aspek diantaranya kualitas air meningkat, kualitas udara, tutupan lahan hijau, sampah terkelola dengan baik.
“Seluruh aspek tadi harus dicapai dengan melakukan inovasi dan kolaborasi agar akselerasi pencapaian program dapat tercapai dengan cepat dan tepat,” imbuhnya.
Baca Juga:Lagi-lagi, Warga Terdampak Tol Cisumdawu Tak Dapat Kepastian, Mereka Harus Rela Makan AnginDr Aqua Dwipayana: Komunikasi yang Transparan Tentang Hasil Riset dan Inovasi Menjadi Kunci Konektivitas Perguruan Tinggi dengan Industri dan Masyarakat
Dijelaskan Sekda, PAD Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sekitar 0,20%.
“Untuk tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Ini menjadi tolok ukur kemandirian daerah sehingga Kabupaten Sumedang harus bekerja ekstra meningkatkan penerimaan dari sektor PAD,” jelas sekda.
Herman menyebutkan, PAD mengacu pada sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi di Indonesia dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri.
“PAD sangat penting karena memberikan kemandirian finansial kepada pemerintah daerah. Salah satu contohnya dalam pengelolaan sampah,” ucapnya.