sumedangekspres- Sebanyak 417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Sukagalih, Kecamatan Sumedang Selatan sudah mendapatkan bantuan beras 10 Kg dari Badan Ketahanan Pangan dan Bulog di Aula Kantor Desa Sukagalih, Senin (25/9). Namun jumlah kuota bantuan tersebut dirasa masih kurang.
Hal ini disampaikan Kepala Desa (Kades) Sukagalih Onih Noer Rosidah, baru-baru ini.
“Sesuai data yang diterima dari Kantor Pos untuk jumlah kuota KPM pada bulan September sebanyak 417 KPM penerima bantuam beras 10 kg,” ujar Kades kepada Sumeks, baru-baru ini.
Baca Juga:PPP Mencalonkan Dony Ahmad Munir Maju di PilkadaMelangar, Satpol PP Turunkan Paksa APS
Ia mengatakan, adanya masyarakat yang tidak mendapatkan ini menjadi dilema bagi Pemerintah Desa Sukagalih. Karena kurang lebih 100 KPM warganya yang kurang mampu dan masuk kepada golongan orang yang harusnya mendapatkan bantuan, tidak terdata.
“Jadi yang tidak terdata oleh Pemerintahan pusat adalah warga yang masuk pada kategori tiga golongan orang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan. Diantaranya miskin ekstrim, Lansia tanpa penghasilan dan warga yang memiliki penyakit menahun,” ujarnya.
Karena, lanjut Kades, sebenarnya, di Desa Sukagalih masih banyak orang yang tidak mampu tidak masuk ke Data Pemerintahan Pusat. Diprediksi sekitar 100 KPM orang.
Lebih jauh Kades mengatakan, pihaknya minta kepada Pemerintah Pusat untuk adanya penambahan kuota, untuk bantuan beras ini khususnya di Desa Sukagalih. Ia juga mengimbau, kepada warganya untuk bisa memanfaatkan bantuan beras 10 kg, agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
“Mudah-mudahan bantuan ini sedikitnya bisa mengurangi atau meringankan beban, karena saat ini harga beras cukup mahal,” imbaunya.
Kades bersyukur dan berterimakasih kepada Pemerintahan Pusat, yang sudah menyalurkan bantuan beras bagi warganya.
“Kami atas nama warga Desa Sukagalih berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, karena bagaimanapun dengan adanya penyaluran bantuan beras Bulog ini, sangat bermanfaat dan bisa mengurangi beban keseharian warga. Kami minta Pemerintah Pusat juga bisa menambah kuota bagi warga di desa kami” tutup Kades. (ahm)