Kritik dari media asing juga mencerminkan pandangan yang telah lama ada di dalam negeri.
Banyak pihak di Indonesia telah mengkritik langkah politik yang diambil oleh Jokowi, termasuk pemilihan Gibran sebagai cawapres, sebagai langkah yang memihak kepada keluarga presiden.
Mereka percaya bahwa hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang harus berlaku di Indonesia, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, bukan hubungan keluarga.
Baca Juga:OOTD Gamis Abu-abu Polos: Tampilan Elegan, Sederhana Tapi Tetap MemukauCelana Sage Green Cocok dengan Baju Warna Apa ? Panduan Fashion untuk Tampil Stylish
Media asing lainnya, seperti TIME, juga telah memberikan sorotan terhadap langkah politik ini.
Mereka mengulas potensi pengaruh yang tetap dimiliki oleh Jokowi setelah masa kepresidenannya berakhir pada tahun depan.
Dalam artikelnya, TIME menyoroti bahwa meskipun Jokowi telah berulang kali menepis anggapan bahwa dia akan terlibat dalam penentuan capres-cawapres, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden dapat memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk tetap memainkan peran penting dalam mengarahkan negara, terutama mengingat Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara.
Reaksi di dalam negeri juga beragam.
Ada yang mendukung langkah politik ini, menganggapnya sebagai bagian dari hak politik Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Mereka mengklaim bahwa keputusan MK adalah langkah yang demokratis dan membuka peluang bagi individu muda dengan pengalaman politik untuk ikut berperan dalam pemerintahan.
Namun, di sisi lain, ada juga banyak kritik dan kekhawatiran.
Banyak pihak mempertanyakan independensi MK dalam mengambil keputusan ini, mengingat hubungan keluarga antara para hakim konstitusional dan keluarga presiden.
Mereka khawatir bahwa keputusan tersebut hanya akan memperkuat pandangan bahwa nepotisme dan elitisme masih kuat dalam politik Indonesia.
Baca Juga:Brokat Pink Cocok dengan Jilbab Warna Apa ? Yuk Tampil Chic dan EleganSerba-Serbi Aktivitas Partai Politik Jelang Pemilu 2024 di Medsos
Selain itu, keputusan ini juga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dalam sistem politik Indonesia.
Dalam upaya untuk memperkuat demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik sangat penting.
Seiring dengan keputusan MK, banyak yang meragukan apakah proses pemilihan cawapres telah berjalan dengan adil dan transparan.
Penting untuk mencatat bahwa media asing tidak hanya menyoroti langkah politik ini sebagai kritik semata.
Beberapa pengamat politik, seperti Adi Prayitno, melihat kritik dari pihak asing sebagai dorongan untuk perbaikan.