Pungutan-pungutan ini menjadi beban tambahan yang memperburuk kondisi perekonomian nelayan, apalagi transaksi dengan perantara sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Banyak partai politik yang berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih serius terhadap masalah ini. Kebijakan diperlukan untuk mendukung transparansi dan keadilan dalam rantai pasokan ikan dan melatih perantara untuk membayar upah penuh kepada nelayan.
Selain itu, pemerintah daerah harus mengkaji ulang besaran retribusi yang dibebankan kepada pemilik kapal agar tidak membebani pihak yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian kelautan Indramayu.
Baca Juga:e-Simpati: Inovasi Layanan Publik Pemkab Sumedang Mendapat Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak: Tersangka Muhammad Ramdanu dan Yosef Hidayah Diperankan dalam 95 Adegan
Namun masyarakat Indramayu sendiri memerlukan pemberdayaan untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai distribusi ini. Pelatihan dan pendidikan perikanan dapat membantu nelayan menjadi lebih mandiri dalam mengelola hasil tangkapannya.
Dengan demikian, tidak hanya segelintir pihak, namun seluruh masyarakat Indramayu merasakan potensi besar sebagai daerah produksi ikan.