sumedangekspres – DPRD DKI Jakarta Menolak Wacana Gubernur Dipilih Langsung oleh Presiden, Sebuah gelombang perdebatan mengemuka terkait wacana pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden setelah Ibukota dipindahkan ke IKN, Kalimantan Timur.
Menolak Wacana Gubernur Dipilih Langsung oleh Presiden
Namun, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak kebijakan tersebut, menegaskan bahwa hal tersebut adalah langkah yang merampas hak rakyat dalam menentukan pemimpin mereka melalui proses pilkada.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, dengan tegas mengecam rencana tersebut.
Baca Juga:Respons Gibran Rakabuming Raka Terkait Penunjukan Gubernur Jakarta oleh PresidenRibuan Kilometer Jalan Tol Siap Libur Nataru 2023/2024
Baginya, kebijakan semacam ini seolah-olah mengurangi hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pilkada yang menjadi sarana untuk menentukan masa depan Jakarta.
“Pilkada adalah panggung di mana masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin yang tepat bagi Jakarta ke depan,” ujar Wibi dalam pernyataannya.
Menurutnya, partai NasDem akan secara gigih berjuang agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tetap dilaksanakan melalui proses pilkada yang langsung oleh warga.
Dalam konteks yang sama, Fraksi PKS juga mengecam wacana ini. Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), mengatakan bahwa langkah ini menghadirkan kembali bayangan era orde baru.
“Bila gubernur dipilih oleh presiden, maka ini kembali pada era orde baru, dan mengapa hal ini hanya berlaku bagi Jakarta? Ini sebuah ironi,” ungkap MTZ.
Sementara itu, Gilbert Simanjuntak dari Fraksi PDIP juga menunjukkan keheranannya terhadap gagasan tersebut.
Ia menyoroti semangat reformasi yang menguatkan otonomi daerah, serta menilai bahwa pilkada langsung adalah bagian dari perlawanan terhadap sentralisasi orde baru pada masa lampau.
Baca Juga:Ada 5 Bendungan yang Akan Siap Di Selesaikan Pada Tahun 2024 Untuk Ketahanan Air dan PanganPeningkatan Kolaborasi Perekonomian Kawasan Rebana Menuju Pusat Pengembangan Berdaya Saing Tinggi
“Dalam konteks ini, terdapat keanehan jika muncul gagasan untuk kembali ke pola sentralistik yang menggambarkan neo orde baru,” papar Gilbert.
Sikap tegas fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta ini menjadi sorotan terkait keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal.
Mereka menegaskan bahwa partisipasi langsung warga dalam menentukan pemimpin daerahnya merupakan fondasi penting dalam demokrasi yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.